Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran penting dalam pengawasan iklim usaha dan kompetisinya untuk berada di bawah prinsip good corporate governance. Dalam menjalankan kelembagaannya, KPPU mengukur Indeks Persaingan Usaha (IUP) menggunakan skor skala 1 hingga 7.
Dalam sistem skor tersebut, Indonesia memperoleh IUP pada level 4,81 pada tahun 2021, di mana tertinggi dalam empat tahun terakhir. Persaingan usaha yang sehat memberikan pengaruh yang berkaitan dengan perdagangan, industri, investasi, iklim usaha yang kondusif, kepastian, kesempatan berusaha, efisiensi, kepentingan umum, dan kesejahteraan rakyat.
Untuk mencapai persaingan usaha yang sehat, dibutuhkan hukum persaingan usaha sebagai faktor penting dalam menjalankan roda perekonomian di sebuah negara sehingga mencapai penguatan ekonomi nasional. Indikator keberhasilan ekonomi ini tentu dapat dilihat dari payung hukum yang mengaturnya.
Baca Juga:
Penguatan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945 terutama dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3).
Pasal tersebut menyatakan bahwa, cita-cita bangsa untuk memakmurkan seluruh warga negaranya telah ada dalam konstitusi negara, sehingga Indonesia sebagai negara hukum harus menjadikan hukum sebagai perangkat normatif untuk menata dan mengatur kehidupan manusia dengan norma baik.
Kemudian, dalam perkembangan hukum di Indonesia, hukum persaingan usaha merupakan pengembangan dari hukum ekonomi yang memiliki khas dan karakteristik tersendiri. Oleh karenanya, persaingan usaha yang sehat merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi nasional.