Pertemuan G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) pada Presidensi Indonesia tahun ini melakukan pembahasan terhadap empat isu priotitas. Salah satunya adalah partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi.
Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK Dian Novianthi menyatakan partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi tidak kalah penting dengan upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi (Tipikor).
Ketiganya, lanjut Dian, merupakan Trisula Pemberantasan Korupsi yang diterapkan secara simultan oleh KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. "Pendidikan adalah Trisula pertama KPK, karena lewat pendidikan dilakukan upaya membangun dan menanamkan nilai, karakter, budaya, dan peradaban manusia Indonesia yang antikorupsi," kata Dian dalam keterangan pers, Selasa (29/3).
Selain mengajarkan materi pendidikan antikorupsi pada lembaga pendidikan, KPK juga mempunyai Program Penyuluh Antikorupsi. Program tersebut adalah wujud nyata partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi dalam satu wadah.
Baca Juga:
- Menggagas Hukuman Sita Jaminan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
- 4 Isu Prioritas Anti-Korupsi yang Diusung dalam G20
KPK memandang Penyuluh Antikorupsi sebagai agen perubahan, yang membuat pendidikan antikorupsi bisa diimplementasikan dengan lebih efektif dan efisien di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat.
“Penyuluh Antikorupsi juga merupakan 'kepanjangan tangan' KPK agar bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Indonesia,” ungkap Dian.