Perbaikan Perma Persaingan Usaha Hanya Menyangkut Konsolidasi Perkara
Utama

Perbaikan Perma Persaingan Usaha Hanya Menyangkut Konsolidasi Perkara

Banyak persoalan hukum acara tentang pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU, yang belum diakomodir dalam perbaikan Perma Persaingan Usaha.

Oleh:
Bim
Bacaan 2 Menit

 

Diminta pendapatnya mengenai Perma ini, praktisi hukum Amir Syamsuddin menyambut baik perubahan tersebut. Adanya satu majelis itu sangat tepat. Supaya tidak menimbulkan putusan yang berbeda untuk kasus yang sama, ujarnya kepada hukumonline (16/7).

 

Meskipun belum membaca Perma tersebut, namun Amir menegaskan, mengenai pembuktian sepatutnya tetap mengacu pada HIR, sebagai hukum acara perdata di lingkungan pengadilan negeri, bukan dilakukan oleh KPPU. Artinya, tetap mengacu pada asas asas audi et alteram partem (mendengar dari kedua belah pihak).

 

Mutasi

Hal lain yang menjadi perhatian adalah Pasal 5 Perma tersebut. Disebutkan dalam pasal itu, Ketua PN sedapat mungkin menunjuk hakim yang mempunyai pengetahuan di bidang hukum persaingan usaha.

 

Tetapi dalam praktiknya, menurut Ketua KPPU, Syamsul Maarif, hal tersebut sulit dilakukan. Sebab, pelatihan tentang hukum persaingan usaha yang diberikan kepada kalangan hakim menjadi sia-sia apabila hakim dimutasi. Sehingga hakim yang menangani perkara KPPU, tidak selalu hakim yang telah mengikuti pelatihan tersebut.

 

Diatur pula dalam Perma tersebut, jangka waktu pengajuan keberatan pelaku usaha terhadap putusan KPPU adalah 14 hari sejak menerima putusan KPPU atau diumumkan melalui situs (website) KPPU. 

 

Perma ini juga menegaskan dalam Pasal 3, bahwa putusan KPPU bukanlah putusan Tata Usaha Negara. Sehingga tidak dapat diajukan pembatalannya melalui PTUN, melainkah PN.

 

Belum diatur

Meskipun demikian, berdasarkan catatan hukumonline, masih terdapat banyak hal lain yang belum diatur dalam Perma tersebut. Antara lain adalah tata cara pemanggilan pihak asing yang menjadi pihak dalam perkara tersebut. Berdasarkan ketentuan HIR, pemanggilan terhadap pihak asing akan memakan waktu tiga bulan (sembilan puluh hari). Padahal, perkara keberatan diupayakan penyelesaiannya dalam tempo 30 hari.

Halaman Selanjutnya:
Tags: