Perlu Perluasan Makna Kerugian Keuangan Negara
Berita

Perlu Perluasan Makna Kerugian Keuangan Negara

Pemahaman aset negara sebatas Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah tidak mendukung pemberantasan korupsi.

Muhammad Yasin
Bacaan 3 Menit
Ilustrasi persidangan kasus korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Perlu perluasan makna kerugian keuangan negara. Foto: RES.
Ilustrasi persidangan kasus korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Perlu perluasan makna kerugian keuangan negara. Foto: RES.

Pendekatan yang dipakai dalam pemberantasan korupsi selama ini masih dianggap belum progresif. Pemaknaan kerugian negara atau kerugian keuangan negara masih sempit, sekadar barang/jasa yang dananya bersumber dari APBN/APBD. Ke depan, Indonesia membutuhkan kebijakan yang lebih maju dan luas, misalnya dengan memasukkan kerugian sosial dan kerugian lingkungan sebagai bagian dari kerugian keuangan negara.

“Pendekatan kita harus lebih progresif,” kata Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (PUkat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Oce Madril. Selasa (8/12) lalu, Pukat FH UGM menggelar diskusi dan diseminasi publik hasil kajian tentang valuasi aset negara dan perhitungan kerugian negara. Salah satu yang mengemuka dalam diskusi itu adalah ketidakjelasan pemaknaan kerugian negara dan aset negara dalam peraturan perundang-undangan.

Pemahaman yang sempit terhadap kerugian negara justru tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi. Mereka yang melakukan tindak pidana korupsi dan berdampak pada kerusakan lingkungan justru terkesan hanya dipersalahkan pada kerugian keuangan negara tanpa memperhitungkan berapa nilai kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan keuangan negara sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhuhung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

(Baca juga: Beda Perhitungan Kerugian Keuangan Negara di Putusan Bakamla).

Cakupan keuangan negara diatur dalam Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003. Keuangan negara meliputi hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman; kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; penerimaan negara; pengeluaran negara; penerimaan daerah; pengeluaran daerah; kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. Termasuk juga kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; dan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Demikian pula pemahaman tentang aset negara. Belum ada kejelasan apa yang dimaksud dengan aset negara. Selama ini, aset negara dipahami sebagai Barang Milik Negara (BMN), yaitu sesuatu yang pembeliannya dikaitkan dengan APBN/APBD. Lantas, apakah sumber daya alam yang tidak dibeli termasuk aset negara?

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (sudah direvisi dengan PP No. 28 Tahun 2020) mengartikan BMN sebagai semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Peneliti Pukat FH UGM, Eka Nanda Ravizki, menjelaskan aset negara belum didefinisikan dalam perundang-undangan kecuali dalam RUU Perampasan Aset.

Dalam draf RUU Perampasan Aset versi 2008, aset dimaknai sebagai semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan yang mempunyai nilai ekonomis. Hasil Tindak Pidana adalah setiap aset yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari suatu tindak pidana termasuk kekayaan yang ke dalamnya kemudian dikonversi, diubah, atau digabungkan dengan kekayaan yang dihasilkan atau diperoleh langsung dari tindak pidana tersebut, termasuk pendapatan, modal, atau keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut dari waktu ke waktu sejak terjadinya tindak pidana tersebut.

Selain ‘aset’, istilah valuasi aset juga belum jelas dalam peraturan perundang-undangan. PP No. 27 Tahun 2014 menggunakan istilah penilaian. Valuasi aset negara merupakan metode yang dipakai untuk menilai aset negara berdasarkan nilai historis dan nilai potensial. Misalnya, menilai berapa potensi pendapatan negara dari suatu kawasan hutan. Dalam PP No. 27 Tahun 2014, penilaian dimaknai sebagai proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMN/D pada saat tertentu. Di sini, menurut Rivizki, terjadi penyempitan makna aset negara sekadar Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah.

Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran Bandung, Zuzy Anna, menjelaskan perluasan makna keuangan negara bukan tanpa pijakan konstitusional. Pasal 33 UUD 1945 tegas menyebutkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara.

Konsep ‘penguasaan’ oleh negara dalam memaknai keuangan negara dapat ditelusuri dari Penjelasan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Disebutkan bahwa keuangan negara yang dimaksud dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di pusat maupun di daerah.

Tags:

Berita Terkait