Perlu Strategi Tingkatkan National Brand Power Lewat Produk UMKM
Terbaru

Perlu Strategi Tingkatkan National Brand Power Lewat Produk UMKM

Salah satu strategi dimaksud adalah membangun potitioning image produk Indonesia yang memiliki keunikan dengan kultur Indonesia, seperti batik dan tenun yang perlu dilestarikan.

Oleh:
Fitri Novia Heriani
Bacaan 3 Menit
Staf Ahli Menteri Koperasi dan UMKM (Kemenkop) Luhur Prajarto.
Staf Ahli Menteri Koperasi dan UMKM (Kemenkop) Luhur Prajarto.

Kebangkitan ekonomi nasional Indonesia pasca pandemi covid-19 ditopang oleh Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Lantaran hal itu pula pemerintah menjadikan UMKM sebagai salah satu prioritas untuk membantu pemulihan ekonomi nasional.

Dalam mendukung kemajuan UMKM di Indonesia, salah satu yang perlu diperhatikan adalah soal proteksi atas karya dan inovasi melalui pelindungan kekayaan intelektual (KI), baik itu hak cipta, merek, paten, desain industri, indikasi geografis, serta KI yang bersifat komunal. Menurut Staf Ahli Menteri Koperasi dan UMKM (Kemenkop) Luhur Prajarto, banyak UMKM Indonesia yang berada di sektor informal atau tak mengantongi izin. Padahal hal tersebut penting untuk meningkatkan national grand power guna kepentingan eskpor.

“HAKI itu penting, makanya Kementerian UMKM bagaimana mendorong UMKM dari informal menjadi formal. Kita kadang-kadang merasa keasikan dengan produk yang sudah jadi warisan leluhur, begitu di hak patenkan negara lain kita kelabakan. Perlindungan HAKI antara lain inovasi teknologi, kreativitas sehingga perlindungan HAKI sangat penting untuk melindungi ekonomi kreatif terutama UMKM,” kata Luhur  dalam seminar kekayaan intelektual “Memacu Kreativitas dan Inovasi Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional”, Senin (21/11).

Baca Juga:

Sejauh ini, lanjut Luhur, pemerintah telah memberikan beberapa fasilitas kepada UMKM. Di sisi lain produk-produk UMKM Indonesia juga memiliki kelebihan national brand power yang dapat memenuhi kebutuhan buyer di luar negeri. Maka diperlukan strategi untuk meningkatkan national brand power dimaksud.

Beberapa strategi tersebu adalah; Pertama, membangun potitioning image produk Indonesia yang memiliki keunikan dengan culture Indonesia seperti batik dan tenun yang perlu dilestarikan. Kedua, perlu meneruskan potitioning tersebut secara konsisten dan kontinyu dalam setiap pameran di luar negeri.

Ketiga, memastikan semua produk yang mempunyai nilai warisan budaya memperoleh dukungan penuh dan fasilitas dari negara dalam pendaftaran HAKI. Keempat, produk-produk UMKM perlu didorong untuk melakukan konsolidasi merek bagi produk yang memiliki karakteristik. Kelima, menghubungkan UMKM untuk kebutuhan desain dengan 42 merek kampus yang memiliki fakultas desain. Dan keenam mempermudah pengeluaran rekomendasi permohonan pendaftaran merek dengan fasilitasi UMKM serta mengoptimalkan peran seluruh asosiasi dan ormas serta akademisi.

“Saya kira ini penting sekali. Karena kadang-kadang untuk produk tenun kita tidak tahu dari sekian jumlah penenun berapa yang sudah mendapatkan sertifikat HAKI,” jelas Luhur.

Sementara itu Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyampaikan bahwa untuk mendukung UMKM dan peningkatan perekonomian nasional berbasis KI, diperlukan peran serta dan kolaborasi aktif antar lintas pemangku kepentingan terkait baik di tingkat pusat dan wilayah serta dari unsur pemerintah dan masyarakat dalam membangun ekosistem KI yang kuat.

Sehingga, lanjut Yasonna, berjalannya siklus ekosistem KI yang terdiri dari penciptaan KI, perolehan atau pelindungan KI, penegakkan hukum, dan komersialisasi KI dapat mendorong kreator, inventor, dan peneliti lebih gencar melakukan hasil kerja kreatif serta invensi yang dihasilkan.

“Ekosistem KI merupakan siklus perputaran ekonomi, yang digerakkan oleh inovasi dan kreativitas yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi,” ucap Yasonna.

Pada kesempatan tersebut, Yasonna juga mengatakan bahwa dirinya bersama jajarannya akan berupaya semaksimal mungkin mendukung pemajuan KI dengan program kerja nyata yang dapat dirasakan masyarakat secara langsung. Seperti, adanya pemangkasan waktu permohonan KI melalui peluncuran Persetujua Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC) dan Persetujuan Otomatis Perpanjangan Merek (POP Merek), Klinik KI Bergerak, Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis KI, dan DJKI Mengajar.

“Kita akan terus mengedukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelindungan KI dan mengenalkan peranan DJKI Kemenkumham sebagai pelindung KI,” tuturnya.

Melalui kegiatan roving seminar KI, Yasonna mengajak pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk bersinergi dan berkolaborasi membangun “nation branding” negara Indonesia melalui kreativitas dan inovasi anak bangsa. Ia meminta pemerintah daerah, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan terkait membantu pelaku UMKM dengan memfasilitasi anggaran untuk pengajuan permohonan KI ke DJKI dan menyosialisasikan pentingnya pelindungan KI kepada masyarakat.

“Dalam kesempatan ini izinkan saya mengajak seluruh masyarakat dan pemerintah daerah serta stakeholder di Indonesia untuk terus menggali potensi wilayah, terus berkreasi, berkarya dan berinovasi, bersama-sama memahami pentingnya pelindungan KI,” seru Yasonna.

“Kemudian menjaga kualitasnya, mengembangkannya dan membuatnya semakin bernilai ekonomi tinggi sehingga dapat menjadi pemacu pemulihan ekonomi nasional,” pungkasnya.

Tags:

Berita Terkait