Konflik dan kekerasan yang terus terjadi di Papua seolah sulit untuk dihentikan. Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan untuk menyelesaikan persoalan di Papua diperlukan dorongan politik dari Presiden Joko Widodo. “Dorongan politik itu harus serius, konsisten, dan nyata,” kata dia dalam diskusi bertema “Outlook HAM dan Keamanan Papua 2023”, Rabu (11/1/2023).
Gufron mencatat upaya pemerintah untuk menyelesaikan persoalan di Papua sudah berlangsung sejak lama. Misalnya, di era Presiden B.J Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Sukarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, sampai saat ini di bawah pemerintahan Presiden Jokowi. Ada berbagai kebijakan yang digulirkan seperti pembangunan dan otonomi khusus di Papua.
Sayangnya, berbagai kebijakan yang diterbitkan untuk menuntaskan persoalan di Papua tak berbuah hasil sesuai harapan. Konflik dan kekerasan sampai saat ini masih terjadi. Pendekatan keamanan yang milteristik terus digunakan untuk menangani masalah keamanan di Papua. “Ini berkontribusi terhadap buruknya situasi HAM di Papua,” ujar Gufron.
Baca Juga:
- Presiden Jokowi Mengakui Telah Terjadi Berbagai Pelanggaran HAM Berat
- Menkopolhukam: Kasus Pelanggaran HAM Harus Diadili Tidak Bisa Dihapus
Ia menilai kebijakan dan pendekatan yang selama ini dilakukan pemerintah untuk Papua tidak mampu menyelesaikan akar persoalan. Penyelesaian berbagai kasus kekerasan di Papua harus dibarengi dengan koreksi, evaluasi, dan penataan ulang kebijakan serta pendekatan yang digunakan untuk Papua. “Kalau sumber persoalan utama tidak dibenahi, maka kekerasan di Papua terus berulang,” ujarnya.
Menurut Gufron, secara umum kebijakan dan pendekatan keamanan yang dilakukan pemerintah masih mengutamakan pendekatan kekuatan yang militeristik. Bahkan, ada asumsi yang menilai semakin besar pendekatan kekuatan keamanan di Papua, maka tidak akan menyelesaikan masalah dan malah menimbulkan masalah. Penempatan pasuikan TNI dan Polri secara besar di Papua justru berdampak pada persoalan HAM.
Untuk itu, Gufron mendesak pemerintah untuk melakukan koreksi terhadap pendekatan keamanan di Papua. Hal penting yang harus dikedepankan adalah akuntabilitas dan membangun kepercayaan masyarakat Papua. Peran aparat kepolisian untuk melakukan penegakan hukum harus menjadi pendekatan yang utama. “Harus dilakukan pembenahan secara komprehensif terhadap kebijakan keamanan di Papua,” usulnya.