Permasalahan Korupsi pada Sektor Pelabuhan Masih Jadi Pekerjaan Besar
Terbaru

Permasalahan Korupsi pada Sektor Pelabuhan Masih Jadi Pekerjaan Besar

Digitalisasi sektor pelabuhan merupakan langkah penting yang dilakukan karena membuat sistem tata kelola lebih transparan.

Oleh:
Mochamad Januar Rizki
Bacaan 3 Menit
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan . Foto: JAN
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan . Foto: JAN

Sektor pelabuhan berpotensi besar menjadi titik rawan terjadinya korupsi. Maklum, pelabuhan menjadi pusat arus keluar dan masuk barang. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah besar yang mesti diselesaikan karena berimplikasi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan data dari United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Indonesia masuk dalam 20 besar dalam  performa pelabuhan (port performance) terbaik. Tapi Bank Dunia merilis laporan Logistics Performance Index (LPI) yang menempatkan Indonesia berada di posisi 63 pada 2023 atau turun 17 peringkat dari posisi 46 pada 2018.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan kondisi tersebut merupakan paradoks, sehingga perlu diperbaiki ke depannya. Luhut menjelaskan persoalan korupsi menjadi aspek yang diperhatikan dalam pembenahan layanan di pelabuhan. Tak saja penindakan, namun perbaikan sistem dan pencegahan merupakan langkah yang harus dikedepankan dalam perbaikan tersebut.

“Saya akan mengundang Bank Dunia, saya mau tanya di mana kelemahan kita agar diperbaiki, jangan cuma dibilang saja kita turun 17 peringkat, kita harus transparan,” ujarnya dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dengan tema ‘Kok Bisa, Rapor Logistik Turun saat Pelabuhan di Indonesia 20 Besar Terbaik Dunia’ di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (18/7/2023).

Baca juga:

Luhut melaporkan digitalisasi sektor pelabuhan merupakan langkah penting yang dilakukan karena membuat sistem tata kelola lebih transparan. Tidak hanya pada pengangkutan di pelabuhan, namun juga pada proses distribusi hingga bea cukai. “Semua digitalisasi ini agar tidak ada korupsi, tapi dari sisi produksi hingga bea cukai angkanya harus sama melalui digitalisasi tadi,” katanya.

Selain itu, Luhut menyampaikan perbaikan tata kelola pelabuhan di Indonesia memiliki berbagai tantangan karena luas wilayah dan jumlah pelabuhan. Sehingga, dengan digitalisasi juga dijelaskan Luhut dapat menghemat biaya dan efesiensi waktu dalam proses logistik dan diharapkan dapat mendorong perekonomina nasional.

Tags:

Berita Terkait