Permen ESDM 11/2020, Smelter Wajib Beli Bijih Nikel Sesuai Harga Patokan Mineral
Berita

Permen ESDM 11/2020, Smelter Wajib Beli Bijih Nikel Sesuai Harga Patokan Mineral

Penambang nikel mengeluhkan perusahaan smelter yang hanya ingin membeli bijih nikel di bawah harga patokan mineral (HPM).

Oleh:
Moh. Dani Pratama Huzaini
Bacaan 2 Menit
Kementerian ESDM. Foto: RES
Kementerian ESDM. Foto: RES

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara. Permen ini ditandatangan Menteri ESDM Arifin Tasrif, Senin (13/4) lalu. 

 

Permen 11 Tahun 2020 ini merupakan perubahan ketiga dari Permen 7 Tahun 2017 yang juga mengatur hal yang sama. Salah satu ketentuan yang menarik dari Permen ini adalah mengenai kewajiban bagi smelter untuk membeli bijih nikel sesuai Harga Patokan Mineral (HPM) bijih nikel. 

 

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu hal ini menjadi perhatian menyusul kebijakan pemerintah memoratorium ekspor nikel. Penambang nikel mengeluhkan perusahaan smelter yang hanya ingin membeli bijih nikel di bawah HPM.

 

Pasal 2A angka (3) Permen 11 Tahun 2020 mengatur, “Pihak lain yang melakukan pemurnian bijih nikel yang berasal dari pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan IUPK Operasi Produksi Mineral Logam wajib melakukan pembelian bijih nikel dengan mengacu pada HPM Logam”. 

 

HPM logam ini merupakan harga batas bawah dalam penghitungan kewajiban pembayaran iuran produksi oleh pemegang Ijin Usaha Produksi (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam dan Ijin Usaha Operasi Khusus (IUPK) Operasi Produksi Mineral Logam, dan acuan harga penjualan bagi pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan IUPK Operasi Produksi Mineral Logam untuk penjualan bijih nikel.

 

Kewajiban bagi smelter untuk membeli bijih nikel sesuai HPM ini, disertai juga dengan kewajiban bagi para pemegang IUP OP Mineral Logam dan IUPK OP Mineral Logam yang memproduksi bijih nikel untuk mengacu pada HPM logam pada saat melakukan penjualan bijih nikel yang diproduksi. Kewajiban yang sama juga dikenakan bila IUP OP dan IUPK OP menjual ke perusahaan afiliasinya.

 

Kewajiban untuk mengacu pada HPM Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan IUPK Operasi Produksi Mineral Logam dalam menjual bijih nikel yang diproduksi kepada Afiliasinya,” bunyi Pasal 2A angka (2).

 

Menurut beleid ini, HPM logam dan harga patokan bawah (HPB) akan ditetapkan dengan mempertimbangkan mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar internasional; peningkatan nilai tambah mineral atau batubara di dalam negeri; dan/atau pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik.

 

(Baca: Pokok-Pokok Revisi Permen ESDM Soal Pemanfaatan EBT untuk Tenaga Listrik)

 

Kemudiam pasal 3 Permen 11 Tahun 2020 mengatur jika terdapat perbedaan periode kutipan Harga Mineral Logam Acuan pada perhitungan HPM Logam dengan periode kutipan transaksi, penalti atas mineral pengotor (impurities), atau bonus atas mineral tertentu, untuk penjualan bijih nikel maka akan dilakukan dengan ketentuan:

 

a. apabila harga transaksi lebih rendah dari HPM Logam pada periode kutipan sesuai Harga Mineral Logam Acuan atau terdapat penalti atas mineral pengotor (impurities), penjualan dapat dilakukan dibawah HPM Logam dengan selisih paling tinggi 3% (tiga persen); atau

 

b. apabila harga transaksi lebih tinggi dari HPM Logam pada periode kutipan sesuai Harga Mineral Logam Acuan atau terdapat bonus atas mineral tertentu, penjualan wajib mengikuti harga transaksi diatas HPM Logam.

 

Menanggapi terbitnya Permen ini, Sekertaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidi Katrin menyampaikan rasa syukurnya. “Perjuangan APNI tiga tahun gak sia-sia. Thanks to all yang sudah support APNI,” ujar Meidi kepada hukumonline, Kamis (23/4).

 

Meidi menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara. Ia berjanji akan mendukung penuh kebijakan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah yang didorong oleh pemerintah. 

 

“APNI akan dukung seluruh aturannya, dan selanjutnya APNI akan bantu pemerintah dalam menjalankan good mining practiced di tambang dan menindak tegas para pelaku tambang ilegal,” tegas Meidi.

 

Sebelumnya, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementrian ESDM Yunus Saefulhak menyayangkan pemilik smelter yang belum mematuhi HPM dengan membeli bijih nikel di bawah HPM. Menurut Yunus, jika pembelian bijih nikel dilakukan di bawah HPM maka akan merusak harga pasar. 

 

Karena itu ia menilai perlu dibuatkan aturan yang memastikan penambang nikel bisa menjual bijih nikelnya sesuai HPM. Menurutnya, HPM akan dibuat sebagai harga dasar jual beli bijih nikel untuk smelter dalam negeri. “Nanti akan ada batas sekian persen di bawah HPM," terang Yunus Januari lalu.

 

Tags:

Berita Terkait