Berita

Permintaan Mundur Arief Pertaruhan Negara Hukum dan Demokrasi

Permintaan mundur Arief Hidayat bukan berarti kalah, tetapi demi menjaga marwah MK.

Oleh:
Aida Mardatillah
Bacaan 2 Menit
Dari kiri: Virgo S. Gohardi, M Busyro Muqoddas dan Bivitri Susanti. Foto: RES
Dari kiri: Virgo S. Gohardi, M Busyro Muqoddas dan Bivitri Susanti. Foto: RES

Direktur Madrasah Antikorupsi Pemuda Muhammadiyah, Virgo S. Gohardi meminta agar Ketua MK Arief Hidayat membalas “Surat Cinta” yang berisi permintaan dirinya mengundurkan diri dari jabatannya beberapa hari yang lalu. Sebab, apabila Arief menolak mengundurkan diri tidak mencerminkan sikap seorang negarawan.

 

“Kami ingin balaslah surat kami dengan surat pengunduran diri,” kata Virgo saat konperensi pers di Gedung PP Muhammadiyah Jakarta, Selasa (30/1/2018). (Baca juga: Dinilai Ciderai Marwah MK, Arief Hidayat Kembali Diminta Mundur)

 

Dia menilai Arief telah kehilangan integritasnya sebagai hakim konstitusi, sehingga sepatutnya lebih baik ia mundur dari jabatannya. Ada beberapa hal yang mendorong pihaknya meminta Arief mengundurkan diri. Yakni memberi katebalece kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan Widyo Pramono untuk menitipkan keponakannya yang menjadi Jaksa dan Arief terbukti melakukan pertemuan (lobi-lobi politik) dengan anggota Komisi III di sebuah hotel terkait perpanjangan masa jabatannya dengan memberi janji terkait pengujian UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) soal hak angket KPK.        

 

“Seorang pemimpin harus memiliki integritas tentu tidak memberikan kecacatan,” kata dia.

 

Dosen Hukum STHI Jentera Bivitri Susanti mengatakan seharusnya Arief merasa malu dengan sikapnya yang enggan untuk mundur dari jabatannya. Padahal, sudah ada contoh hakim konstitusi yang pernah mengundurkan diri tak lama setelah dinyatakan terbukti melanggar kode etik yakni Arsyad Sanusi.

 

“Arsyad mundur demi menjaga nama baik dan integritas delapan hakim konstitusi lain, serta menjaga wibawa MK. Seharusnya, sikap yang sama juga dilakukan oleh Arief,” ujarnya.

 

"Pak Arief, perhitungkanlah. Mundur bukan berarti kalah. Tetapi, justru menjaga agar MK marwahnya tetap baik," pintanya.

 

Bivitri mengingatkan sudah dua kali MK tercoreng marwahnya karena kasus suap sejumlah sengketa pilkada yang menyeret Ketua MK terdahulu, yakni Akil Mochtar dan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar dalam suap penanganan perkara judicial review UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Masyarakat sipil tidak ingin marwah MK terus menerus tercoreng dengan ditambahnya kasus Arief ini.

Tags:

Berita Terkait