Merek adalah Kekayaan Intelektual (KI) yang sangat berharga untuk pasar saat ini. Kunci sukses dalam berbisnis adalah membangun identitas merek yang unik, yang nantinya akan dapat selalu diingat oleh masyarakat. Langkah awal untuk menuju kesuksesan adalah dengan melindungi merek.
Saat ini pentingnya mendaftarkan merek bahkan tidak lagi menjadi bahan diskusi, melainkan merupakan suatu kebutuhan sebelum menjalankan bisnis. Salah satunya, di mana peran penting kinerja pemeriksa merek dalam melakukan pemeriksaan substantif menjadi sangat penting dalam proses pendaftaran merek.
Oleh karena itu, untuk mendukung siklus ekosistem KI khususnya rezim merek yang berkelanjutan yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyelenggarakan Evaluasi Kinerja Pemeriksa Merek pada tanggal 8 s.d 11 November 2022 di Singhasari Resort, Kota Batu, Jawa Timur.
Baca Juga:
- DJKI Godok Permenkumham Terkait Pengelolaan Royalti di Bidang Buku
- DJKI Gelar Pembahasan Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Terkait Kekayaan Intelektual
- Kiat Sukses Mendapatkan Perlindungan Desain Industri
“Saya menyambut baik kegiatan ini sebagai sarana evaluasi capaian kinerja pemeriksa merek secara kualitatif maupun kuantitatif di tahun 2022 dan langkah awal untuk persiapan menyambut tahun 2023 sebagai tahun merek yang dicanangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia,” tutur Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI) Razilu, dikutip dari laman resmi DJKI Kemkumham, Rabu (9/11).
Hasil evaluasi capaian kinerja pemeriksa merek dalam perspektif kuantitatif dengan jumlah permohonan merek yang telah diselesaikan pada tahun 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022 sejumlah 100.544 dengan rincian 80.189 permohonan didaftar dan 20.355 permohonan ditolak.
“Jika dilihat dari kecepatan jangka waktu permohonan sampai dengan pemeriksaan pertama, 7 bulan adalah angka yang baik namun saya menilai bahwa tingkat penolakan cukup tinggi. Dengan kata lain, pengajuan permohonan jika perbandingan angka penolakan dengan yang didaftar adalah satu banding empat,” ujar Razilu.