Perpres 55/2019 dan PP 73/2019 Dukung Pengembangan Industri Berteknologi Tinggi
Berita

Perpres 55/2019 dan PP 73/2019 Dukung Pengembangan Industri Berteknologi Tinggi

Pemerintah secara aktif juga mendukung pabrikan kendaraan dari luar negeri untuk memproduksi kendaraan listrik di Indonesia.

Oleh:
Fitri Novia Heriani
Bacaan 2 Menit

 

Ketiga, pemerintah mempersiapkan rencana pembangunan jangka menengah yang mengedepankan transformasi struktur ekonomi. Transformasi tersebut fokus memperbaiki sektor industri manufaktur, mendorong ekspor, menjaga impor, serta menciptakan lapangan kerja baru. Pasalnya, hal ini merupakan solusi penting untuk mengatasi jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap), agar Indonesia mampu menjadi negara berpendapatan tinggi.

 

“Untuk memajukan industri manufaktur, Indonesia telah berkomitmen mempercepat implementasi Revolusi Industri 4.0. Kami percaya dengan mempercepat itu, maka akan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja, daya saing global dan market share ekspor dunia,” ujarnya.

 

Sebelumnya, Direktur Industri Maritim, alat transportasi dan alat pertahanan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Putu Juli Ardika, mengungkapkan beberapa peraturan turunan memang tengah dipersiapkan untuk menindak lanjuti Perpres 55/2019. Salah satu bocorannya, adalah terkait pembentukan ekosistem inovasi berikut insentif yang diberikan pemerintah untuk mendorong itu.

 

Research & Development & Design (R&D&D) akan terus didorong untuk dikembangkan baik oleh pemerintah, swasta, publik maupun universitas. Ke depan akan diperkenalkan tax excemption/subsidi untuk adopsi teknologi dan dukungan pendanaan oleh pihak-pihak yang ingin mengembangkan ekosistem inovasi tersebut.

 

“R&D&D ini sedang dibicarakan cakupan industrinya. Tapi kalo yang di vokasi sudah, yakni untuk perusahaan yang membantu melakukan peningkatan SDM baik itu pembelian alatnya atau menghadirkan instruktur atau magang itu bisa direimburse,” jelasnya.

 

Counsel Ginting & Reksodiputro, Cindy Riswanto mengamini bahwa pelaku usaha sangat menanti-nanti lahirnya aturan implementasi dari Perpres 55/2019 ini. Pasalnya, ketentuan insentif pada Perpres a quo terlalu luas, sehingga perlu secepatnya diatur dalam aturan pelaksana sehingga bisa segera diimplementasikan. Selain itu, Ia juga berharap agar ketentuan mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) kedepannya tidak akan menghambat bisnis.

 

Implementing rules ini sangat dinantikan market. Insentifnya yang mana duluan, jangan seperti bola liar,” tukasnya.

 

Tags:

Berita Terkait