“Kementerian Ketenagakerjaan harus aktif menindaklanjuti pengaduan THR. Jangan hanya pasif menerima pengaduan dan konsultasi secara daring. Langkah itu penting guna mencegah dan mengantisipasi persoalan pembayaran THR,” kata Timboel di Jakarta, Senin (25/4/2022).
Timboel menyesalkan tindak lanjut pengaduan THR sebagaimana yang disebut Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan yang mengatakan pengaduan akan ditindaklanjuti setelah batas waktu pembayaran THR berakhir. Hal itu menunjukan respon pasif dalam menindaklanjuti pengaduan.
Pengaduan yang diterima posko THR Kementerian Ketenagakerjaan seharusnya segera ditindaklanjuti tanpa menunggu batas waktu pembayaran THR atau H-7. Kementerian Ketenagakerjaan semestinya memiliki data pengaduan tahun sebelumnya yang bisa menjadi acuan dalam menangani perusahaan yang kembali diadukan karena masalah THR.
“Pengawas ketenagakerjaan seharusnya langsung merespon dengan menyambangi perusahaan sebelum H-7,” usul Timboel.
Jika tindak lanjut dilakukan menunggu H-7, Timboel yakin waktu yang tersedia bagi pengawas ketenagakerjaan sangat sempit untuk memastikan pekerja/buruh mendapat THR sebelum hari raya keagamaan. Jangan sampai ada pengawas yang berpikir laporan ke posko THR itu akan ditindaklanjuti setelah hari raya keagamaan. Pengawas harus memaksimalkan perannya agar buruh mendapat THR sebelum hari raya keagamaan.
Melihat respon terhadap pengaduan THR, Timboel berpendapat Kementerian Ketenagakerjaan belum punya strategi preventif dalam menangani masalah THR. Sampai saat ini tidak ada terobosan yang inovatif dan sistemik atas persoalan THR yang terjadi setiap tahun.
“Dibutuhkan kemauan politik yang serius dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan THR tidak menjadi masalah tahunan. Kemauan politik untuk perbaikan memang masih rendah,” imbuh Timboel.