Direktur Utama Pertamina, Baihaki Hakim, usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VIII DPR dan Exxon Mobil Oil Indonesia Inc di Jakarta pada 22 Maret 2001 mengakui bahwa memang ada opsi bahwa Pertamina akan mengambil alih operasional Exxon di Arun.
Menurut Baihaki, hal tersebut akan dilakukan jika berdasarkan penilaian pemerintah dan Pertamina, keadaan memang sudah aman. Akan tetapi karena satu dan lain hal, Exxon tetap belum mau beroperasi kembali.
Namun, Exxon jelas berkeberatan jika pengambilalihan dilakukan sekarang. Pasalnya, mereka masih merasa mampu dan berkeinginan untuk beroperasi kembali asalkan suasana telah aman.
Dikucilkan internasional
Emir Moeis, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI juga menyatakan bahwa apabila pengambilalihan dilakukan sekarang, kita akan dituduh melakukan nasionalisasi dan akan dikucilkan oleh dunia internasional. Alasannya, nasionalisasi merupakan hal tabu bagi dunia internasional.
Exxon Mobil Oil Indonesia selama ini memasok gas alam cair (LNG/ liquedied natural gas) ke PT Arun NGL Co untuk diproses dan kemudian dieskpor. Negara konsumen yang membeli pasokan tersebut adalah Jepang, Korea, dan Taiwan. Selain itu, Exxon memasok pula untuk beberapa industri lokal.
Sesuai kontrak dengan Pertamina, Exxon memasok gas ke beberapa industri di Aceh. Pertama, Pabrik Pupuk Iskandar Muda (masa kontrak 1984-2003 dengan jumlah total pasokan 403.951 mmscf). Kedua, Pupuk Kertas Kraft Aceh (masa kontrak 1988-2007 dengan jumlah total pasokan 61.896 mmscf). Ketiga, Pabrik Pupuk Asean Aceh Fertilizer (masa kontrak 1983-2002 dengan jumlah total pasokan 441.412 mmscf).
Nah, karena pasokan dari Exxon berhenti akibatnya operasi ketiga pabrik ketiga perusahaan itu pun terganggu. Buntutnya, produksi tidak dapat dikirim ke luar negeri, sehingga mengakibatkan kerugian.