Perundungan di Sekolah oleh Anak, Bagaimana Hukumnya?
Utama

Perundungan di Sekolah oleh Anak, Bagaimana Hukumnya?

Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi.

Oleh:
Willa Wahyuni
Bacaan 3 Menit

Kasus perundungan yang dialami oleh siswi SD di Gresik tersebut adalah seorang anak berusia 8 tahun. Menurut Pasal 80 ayat (3) UU Perlindungan Anak, pelaku dapat diancam pidana penjara paling lama 15 tahun.

Namun, timbul masalah lain. Pasal 32 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menjelaskan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat:

  1. Anak telah berumur 14 tahun atau lebih.
  2. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih.

Beberapa aturan hukum menjadi pertimbangan hakim dalam menegakan hukum yang adil, baik bagi pelaku atau korban perundungan. Anak yang ditahan sebagai pelaku perundungan belum tentu berhasil memberikan efek jera, begitupun anak yang tidak dikenakan sanksi atas tindakan yang ia lakukan bisa saja membuat anak dapat melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari.

Dalam menegakkan hukum terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan. Penjatuhan pidana terhadap anak adalah upaya hukum terakhir yang bersifat ultimum remedium, yang artinya penjatuhan pidana terhadap anak hanya dapat dilakukan jika tidak ada lagi upaya hukum lain yang menguntungkan bagi anak.

Namun, hakim dapat menjatuhkan sanksi alternatif berupa sanksi tindakan kepada anak yang melakukan tindak pidana. Sanksi tindakan yang dijatuhkan kepada anak berupa dikembalikan kepada orang tua atau wali pemeliharanya tanpa dijatuhi sanksi pidana atau diserahkan kepada pemerintah atau lembaga sosial untuk dididik sebagai anak negara tanpa dijatuhi sanksi pidana.

Lalu, Pasal 46 KUHP dijelaskan bahwa jika hakim menjatuhkan putusan agar anak yang melakukan tindak pidana diserahkan kepada pemerintah maka anak dimasukkan   dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau diserahkan kepada orang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia, atau kepada suatu badan hukum, yayasan, atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau di kemudian hari atas tanggungan pemerintah. Hal ini dilakukan paling lama sampai anak tersebut mencapai umur 18 tahun.

Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai korban maupun pelaku, wajib dilindungi haknya oleh pemerintah dan perlu ditangani dengan seksama. Wujud dari keadilan adalah hak dan kewajiban seimbang, pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi.

Tags:

Berita Terkait