Musyawarah Nasional Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (Munas IKAPI) resmi dibuka. Munas ke-3 IKAPI yang dihadiri 200-an peserta dihelat di Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Jum’at (4/11/2022). Ada sejumlah agenda dalam Munas sebagai forum tertinggi organisasi IKAPI, salah satunya pemilihan Ketua Umum untuk masa bakti selanjutnya.
“Rapat Munas IKAPI resmi saya buka,” ujar Ketua Umum IKAPI periode 2017-2022 Oscar Sagita.
Ketua Umum IKAPI periode 2017-2022 Oscar Sagita.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dirjen AHU Kemenkumham) Cahyo Rahadian Muzhar dalam sambutannya menuturkan IKAPI menjadi organisasi kurator yang memiliki mekanisme kontrol dalam memastikan organisasi berjalan dengan baik. Forum pertemuan tertinggi lima tahunan ini menjadi momentum pertanggungjawaban akuntabilitas, tranparansi, serta evaluasi capaian kinerja organisasi IKAPI. “Termasuk pergantian pimpinan organisasi,” ujarnya.
Ia melanjutkan momentum pemilihan calon pimpinan organisasi IKAPI agar mampu mengikuti perkembangan dan tujuan organisasi ke depannya. Tak kalah penting, program-program di kepengurusan IKAPI periode 2017-2022 harus terus dilanjutkan secara konsisten dalam rangka menjaga kualitas organisasi. Termasuk menguatkan kualitas para kurator yang bernaung di bawah naungan IKAPI.
Baca Juga:
Dia berharap betul proses pemilihan dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta mampu menjaga soliditas. Termasuk nantinya IKAPI mampu berkontribusi menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Cahyo mengajak IKAPI agar sensitif terhadap kondisi perekonomian yang mulai bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19. Seperti membangn infrastruktur hukum yang dapat dipercaya global.
“Kami berharap IKAPI menyikapi dan terus berkontribusi sesuai dengan tugas profesinya,” pesannya.
Suasana Munas III IKAPI di Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta.
Mantan Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Kemenkumham itu juga berharap kurator IKAPI bisa menjadi contoh kurator lain dalam melaksanakan tugasnya menangani perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan. Untuk itu, sinergi antara IKAPI dengan pemerintah amat penting. Seperti pemerintah dengan berbagai sumber daya yang dimiliki berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan merestrukturisasinya.
Ia melihat sebagai organisasi profesi, AKPI telah membangun kerja sama yang cukup harmonis dengan Kemenkumham. Seperti mengikutsertakan dalam pengujian calon pengurus dan kurator. Hubungan yang telah terjalin ini harus terus berlanjut sebagai bentuk tanggung jawab dalam membina kurator. Sebab, kurator memiliki peran penting dalam menangani debitur dalam perkara PKPU dan kepailitan.