Dalam sejarah pembuatan kebijakan dalam bentuk undang-undang, terbukti bahwa setiap parpol mempunyai agenda yang berbeda, sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Telah terbukti bahwa dalam sejumlah contoh, justru parpol oposisi telah membantu pemerintah dalam menetapkan kebijakan baru yang lebih masuk akal dan diterima oleh rakyat banyak. Dalam contoh perppu UU KPK ini saja, sejumlah partai oposisi sudah memberikan sinyal-sinyal untuk mendukung Jokowi untuk mengeluarkan Perppu bilamana isi Perppu dianggap sesuai dengan agenda politik hukum mereka.
Kaum berakal juga sudah diyakinkan berdasarkan analisa ilmiah dan survei berkualitas bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini terkait erat dengan situasi ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi suatu negara justru akan tergangu oleh praktik koruptif di negara tersebut. Hal yang persis sama juga terjadi dengan arus investasi asing dan dalam negeri. Kepercayaan investor akan tumbuh kalau KPK kuat dan korupsi makin bisa dibatasi dan akhirnya dihilangkan dalam praktik bisnis.
Survei terakhir LSI menunjukkan kepercayaan publik terhadap Jokowi jauh lebih besar dari kepercayaan mereka terhadap DPR. Demikian pula banyak penelitian dan survei menunjukkan secara telak tingginya kepercayaan publik terhadap KPK dalam hal pemberantasan korupsi dan sebagai salah satu lembaga negara yang bisa dijadikan contoh karena dianggap berhasil membangun sistem dan berkinerja baik.
Program-program infrastruktur dan pro-rakyat Jokowi terbukti selama ini menjadi alasan utama dukungan masyarakat luas kepada Jokowi, dan terakhir terbukti lagi dengan kemenangannya dalam pilpres yang barusan kita lakukan. Dengan sistem pendanaan yang terencana dengan baik, pemilihan teknologi tepat dan jangkauan manfaat yang luas kepada masyarakat, dan pengelolan yang transparan dan bebas korupsi, program-program tadi tetap dapat berjalan dan didukung masyarakat luas. Akan sulit kiranya bagi siapaun juga termasuk DPR untuk menjegal Jokowi di bidang-bidang ini.
Satu hal lagi yang mungkin dianggap tidak penting, tetapi justru berdampak jangka panjang, adalah apakah kebijakan Perppu Jokowi akan didukung oleh negara-negara asing, para mitra ekonomi dan perdagangan Indonesia? Sudah tentu, karena sistem tata kelola pemerintahan dan korporasi yang baik sudah menjadi suatu tuntutan global dan merata di manapun di dunia. Pelemahan KPK dan pemberantasan korupsi akan memperburuk tata kelola, dan sangat tidak dikehendaki oleh dunia internasional.
Menarik bahwa lawatan terakhir Jokowi sebelum masa pemerintahannya pertamanya berakhir adalah ke Singapura. Ini menunjukkan sensitivitas Jokowi akan kegelisahan yang muncul dari salah satu tetangga terdekat dan investor terbesar di Indonesia. Kunjungan Jokowi tentu ingin menunjukkan bahwa kawasan ini tidak akan bergolak karena masalah dalam negeri Indonesia, dan karenanya Indonesia aman untuk investor. Salah satu cara untuk mencapai itu adalah dengan meyakinkan masyarakat luas, mahasiswa yang bergerak, dan siapapun yang punya keinginan untuk berbuat kebaikan untuk Indonesia, bahwa KPK tetap akan kuat dan pemberantasan korupsi akan tetap berjalan dengan efektif.
Melihat sikap Jokowi yang terlihat sangat tenang dalam menghadapi gejolak yang terjadi karena tuntutan dikeluarkannya Perppu UU KPK, banyak orang yakin bahwa Jokowi sudah menentukan sikap, dan akan memberikan pilihan dan keputusan yang terbaik. Mudah-mudahan ini bukan keyakinan dan harapan kosong menjelang pergantian pemerintahan.
Jakarta, 10 Oktober 2019