Tapi, di sebagian negara Eropa, parpol membiayai pengeluarannya sendiri. Hal itu berimbas anggota parpol yang duduk di kursi dewan seolah menjadi tidak menerima gaji karena untuk membiayai partainya. Di sisi lain, pembiayaan untuk Pemilu cukup besar. Ia mencontohkan untuk membiayai satu saksi saja sebesar Rp1 juta, kalau harus membiayai 200 ribu orang berarti sudah sebesar Rp200 miliar.
“Negara tidak menanggung, parpol harus cari dananya. Kalau demokrasi menghasilkan kegaduhan dan kesenjangan, sistemnya seharusnya disempurnakan. Mau yang ambil gimana? Anggota DPR boleh pengusaha atau ditanggung negara? Sekarang semua tidak boleh, tapi biaya perlu. Orang berkuasa menggunakan keinginannya untuk berkuasa sehingga terjadi korupsi besar dan kesenjangan. Kalau itu bisa diperbaiki, saya rasa KPK kerjanya lebih mudah,” kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua MPR RI itu.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar berpendapat konsep Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang dicanangkan KPK sudah dijalankan partainya. PKB, kata Muhaimin, melakukan berbagai upaya untuk melakukan perbaikan seperti sistem kode etik, keuangan, dan kaderisasi. Di sisi lain, suasana makro politik sedang mengalami berbagai persoalan.
“Pemilu 2019 menjadi pemilu paling berat, karena paling liberal sepanjang sejarah reformasi. Kompetisi internal dan eksternal membutuhkan energi luar biasa bagi parpol dalam mengkonsolidasi SIPP harus berhadap-hadapan dengan realitas yang sangat liberalistis,” kata pria yang kerap disapa Cak Imin ini.
Cak Imin melanjutkan DPR pernah bikin UU dengan membatasi pilkada langsung yang dianggapnya awal politik uang. “Didikan politik uang ini berawal dari Pilkada langsung, tapi karena tuntutan publik begitu keras, beralih ke pemilihan yang liberalistis yang diuntungkan bukan parpol, bukan masyarakat, tapi lembaga survei,” terangnya.
Ketua Umum Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) Ahmad Ridha Sabana mengatakan partainya mendukung KPK dalam mewujudkan politik berintegritas guna mencegah adanya tindak pidana korupsi. Ia berharap peran KPK bersama lembaga lain seperti KPU dan Bawaslu lebih besar untuk menutup peluang para calon legislatif bermain politik uang.
Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengklaim konsep SIPP yang diterapkan KPK juga telah dilakukan partainya. Seperti adanya sekolah partai, melaporkan harta kekayaan pada ketua umum, pemecatan jika kader melakukan korupsi, hingga tersangka korupsi tidak bisa dicalonkan sebagai kepala daerah, dan caleg.