Sebelum UU Ciptaker disahkan, pemerintah telah merevisi tarif PPh PPh yakni dengan melakukan penurunan tarif PPh Badan secara bertahap 22% (2020 & 2021) dan 20% (2022 dst), penurunan tarif PPh Badan Wajib Pajak Go Public (tarif umum – 3%), dan pemajakan transaksi elektronik. Ketiganya sudah ada di dalam UU No 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
“Bagaimana kita mendorong masyarakat untuk lebih patuh dan melaksanakan UU perpajakan secara sukarela, tanpa perlu melakukan pemeriksaan. Dan kemudahan berusaha juga ada sisi kepastian hukum di mana aturan-aturan yang ada saat ini akan selalu kita buat bahwa aturan lebih memberikan kepastian, tidak multi tafsir dan multi posisi. Jadi betul-betul treatment perpajakan dapat dimaknai sama,” katanya dalam konferensi pers secara daring, Senin (12/10).
Menyoal isu intervensi pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang sempat muncul dalam RUU Ciptaker, Febrio Kacaribu, selaku Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan bahwa pemerintah pusat membatalkan rencana tersebut. Dalam acara yang sama, Febrio menegaskan bahwa persoalan pajak daerah harus diletakkan dalam konteks antara hubungan pemerintah pusat dan daerah, sehingga hal ini harus dipikirkan secara hati-hati.
“Harus dalam bentuk seperti apa nanti pengaturannya, memang saya tidak bisa memberikan jawaban detail, dan dilihat secara keseluruhan, bagaimana pun pusat dan daerah, fokusnya adalah memastikan bahwa hubungan itu ada dalam bentuk kesinambungan dan kesinkronan antara pembangunan yang akan kita lakukan. Dalam konteks ini ada transfer daerah yang sangat besar dari APBN tiap tahun, perlu lihat sinkronisasi nasional dgn pertumbuhan ekonomi daerah yang bisa digunakan dan dihitung dengan menyiapkan TKDD sebagai instrument dan hubungan fiskal antara pusat daerah sebagai instrument pertumbuhan ekonomi, ini tujuan besarnya. Jadi masih harus dilihat semua,” imbuhnya.
Terkait hal ini, Febrio mengaku jika pemerintah masih melakukan kajian secara mendalam. Jika persoalan tersebut tidak dituangkan dalam UU Ciptaker, maka ketentuan intervensi pajak dan retribusi daerah bisa diatur dalam regulasi yang lain.
“Itu nanti akan kita lihat, enggak bisa komentar. Ini bagian dari reform yang berkelanjutan, bukan karena UU Ciptaker. Memang hubungan fiskal daerah bagian dari reform yang berkelanjutan, bisa saja UU yang mengatur itu dalam waktu dekat, atau mungkin tahun depan. Bisa lihat nanti, sekarang belum bisa terlalu detail,” pungkasnya.