Tapi Nawawi menyayangkan program pelatihan dan peningkatan kemampuan dan kompetensi serta produktivitas angkatan kerja berbaur dengan skema bansos. Sebab, skema bansos yang terdapat dalam program tersebut dinilai dapat mempengaruhi efektivitas dan tujuan kartu prakerja. Program kartu prakerja ditujukan meningkatkan sumber daya manusia dengan beragam pelatihan kemampuan, pelatihan ulang, dan peningkatan kemampuan.
Namun cara tersebut malah berujung kartu prakerja menjadi dipertanyakan efektifitas dan tujuannya akibat mencampuradukan antara program peningkatan sumber daya manusia dengan bansos. Atas dasar itu, Nawawi menyarankan agar pemerintah tidak mencampur program pelatihan dan bansos. Tapi, pemerintah perlu memiliki skema bansos terpisah dan terpusat.
“Harusnya pemerintah punya skema program bansos yang terpisah dan tersentral,” katanya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah menaikkan besaran bantuan bagi penerima manfaat program Kartu Prakerja 2023 dari Rp3,55 juta menjadi Rp4,2 juta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program kartu prakerja bakal dilaksanakan dengan skema normal mulai tahun 2023. Fokusnya, pada peningkatan kompetensi dan keahlian (skill) pada penerima manfaat, bukan sebagai bansos
Menurutnya, di periode 2023, program kartu prakerja dengan skema normal ditargetkan bakal menjangkau satu juta penerima. Dengan skema normal tersebut, metode pelatihan akan dilakukan secara offline, online, dan hybrid. Bahkan dengan adanya tambahan insentif yang diberikan dengan dilakukan penyesuaian.