Dari tahun ke tahun, tak henti-hentinya Hukumonline dengan terus setia memberikan ragam informasi hukum berkualitas setiap harinya kepada masyarakat luas. Tentu, tiap artikel yang disajikan khususnya dalam bentuk pemberitaan bertujuan agar masyarakat lebih melek hukum.
Beragam isu disajikan secara lugas dengan bahasa yang mudah dipahami selalu menghiasi pemberitaan Hukumonline. Kali ini, Redaksi Hukumonline merangkum 5 artikel pilihan yang tayang pada Jumat (1/4). Yuk, kita simak artikelnya bersama-sama!
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi menaikkan tarif PPN dari 10 persen menjadi 11 persen mulai 1 April 2022 yang merupakan amanat pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merinci beberapa barang dan jasa tertentu yang diberikan fasilitas bebas PPN. Selengkapnya simak artikel ini.
Baca Juga:
- Dasar Hukum Kenaikan PPN 11 Persen
- Perhitungan dan Tata Cara Pelaporan Pajak bagi Advokat
- Kedudukan Hukum Pajak di Indonesia
Tilang elektronik di jalan tol resmi diberlakukan mulai 1 April 2022 di beberapa ruas tol Jasa Marga Group. Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) akan diintegrasikan dengan teknologi speed camera dan weight in motion untuk dua target pelanggaran. Seperti apa aturan tilang elektronik di jalan tol? Baca artikel ini.
Permohonan judicial review UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) kembali diterima Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan ini diajukan oleh beberapa kurator atau pengurus yang tergabung dalam Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI).
Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan 1 Ramadan jatuh pada Minggu (3/4). Ketetapan itu disampaikan setelah sidang isbat yang digelar Kemenag pada Jumat (1/4). Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melaporkan berdasarkan hasil pemantauan hilal dari 101 titik di 34 provinsi tidak melihat hilal sesuai prasyarat yang ditetapkan MABIMS, yakni ketinggian hilal 3 derajat dengan elongasi 6,4 derajat.
Dihapusnya satuan pendidikan madrasah dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) menuai kritikan. Ketua Komisi VIII DPR mendesak agar kata “madrasah” kembali dicantumkan dalam draf RUU Sisdiknas sebagai satuan pendidikan nasional di Indonesia.
Itulah 5 artikel pilihan Redaksi Hukumonline hari ini. Semoga highlight artikel hari ini dapat memberikan informasi tambahan bagi Anda. Simak selengkapnya beragam artikel lainnya dalam Berita Hukumonline. Selamat membaca!