PR Besar Pemberantasan Korupsi: Gubernur Hingga Kades Terjerat di Dalamnya
Utama

PR Besar Pemberantasan Korupsi: Gubernur Hingga Kades Terjerat di Dalamnya

Lantaran gagal membangun budaya antikorupsi.

Oleh:
Mochamad Januar Rizki
Bacaan 3 Menit

Meski demikian, berdasarkan hasil pengukuran SPI 2021, Kemendagri memperoleh skor indeks integritas sebesar 80,65 atau lebih tinggi dari skor nasional sebesar 72,43. “Ke depan, harapannya bapak-ibu Kemendagri dapat menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh, ikhlas, penuh integritas, profesional, dan menciptakan kebijakan untuk mewujudkan iklim antikorupsi di lingkungan kerjanya masing-masing,” ujar Wawan.

Atas hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang hadir dalam kegiatan, mengapresiasi kegiatan Penguatan Anti Korupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) yang digelar KPK. Menurutnya, program tersebutsangat bermanfaat dalam upaya memperbaiki tata kelola Kemendagri yang bebas dari praktik-praktik korupsi.

“Kita banyak mendapat masukan dan hal baru di kegiatan ini. KPK mampu mendorong antar KL berkompetisi menjadi lebih baik, bahkan sampai pemerintah daerah. Di era demokrasi saat ini data (SPI) ini sangat berpengaruh, untuk mengukur kinerja kepala daerah,” kata Tito.

Menurut Tito, upaya pemberantasan korupsi tidak bisa diselesaikan hanya dengan penindakan saja, melainkan juga pencegahan. “Keberhasilan tugas penegakan hukum bukan dihitung dari jumlah berapa banyak orang masuk penjara, tapi dihitung dari sedikitnya yang masuk penjara, karena tidak melakukan pidana,” kata Tito.

Pentingnya pencegahan untuk berantas kejahatan, menurut Tito, dibuktikan dengan keberhasilan penanganan perkara yang pernah marak di Indonesia.  “Kita apresiasi setinggi-tingginya tindakan pencegahan korupsi ini, karena kalau hanya penindakan, sama seperti memotong puncak gunung es saja. Pasti akan muncul lagi. Sehingga bagian terbesar persoalan korupsi itu di dasarnya, itu yang harus dibenahi, melalui pendidikan dan pencegahan. Ini jauh berdampak lebih besar,” kata Tito.

Pada kesempatan yang sama, Tito juga mengharapkan dukungan KPK pada 2 program yang dijalankan Kemendagri untuk mencegah korupsi, yakni penguatan Mall Pelayanan Publik di daerah-daerah dan menekan biaya politik yang tinggi.

“Yang lebih penting adalah mencegah perbuatan korupsi itu terjadi. Kami mohon bantuan KPK untuk menganalisis solusi yang bisa dilakukan menekan politik berbiaya tinggi dan memperkuat mall pelayanan publik,” kata Tito.

Pasca kegiatan ini, Tito berkomitmen melanjutkan program pendidikan antikorupsi bagi pejabat eselon 2, eselon 3, dan eselon 4 Kemendagri.  “Kami akan lanjutkan acara ini di internal, eselon 2, 3, 4, pendidikan yang sama. Kami akan mengundang KPK juga. Supaya gema antikorupsi juga sampai ke eselon 2, 3, dan 4,” tutup Tito.

Tags:

Berita Terkait