Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) antara Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) melawan KPU RI terkait penundaan penyelenggaraan pemilu menjadi sorotan banyak pihak. Putusan ini dianggap keliru dan tidak berdasarkan hukum karena sejatinya PN tidak berwenang untuk memeriksa perkara terkait pemilu.
Kegaduhan ini menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi menekankan komitmen pemerintah untuk terus mengawal tahapan pemilu agar berjalan dengan baik. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden menanggapi pertanyaan mengenai putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait penundaan Pemilu.
“Saya sudah sampaikan bolak-balik komitmen pemerintah untuk tahapan pemilu ini berjalan dengan baik, penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik,” ujar kata Jokowi sebagaimana dilansir dari laman resmi Setkab, Senin (6/3).
Baca juga:
- Putusan PN Jakpus Penundaan Pemilu, Menkopolhukam: Kita Harus Lawan Secara Hukum
- KY Dalami Putusan PN Jakarta Pusat Soal Penundaan Pemilu
Jokowi menilai putusan tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Presiden secara tegas menyampaikan bahwa pemerintah mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengajukan banding.
“Tahapan pemilu kita harapkan tetap berjalan dan memang itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra, tetapi juga pemerintah mendukung KPU untuk naik banding,” tandasnya.
Sebelumnya, Komisi Yudisial (KY). Lembaga yang mengawasi kode etik dan perilaku hakim ini akan memanggil majelis hakim terkait yang mengeluarkan putusan untuk diminta klarifikasi. Adapun tiga majelis hakim yang memutus perkara tersebut adalah T. Oyong menjabat sebagai hakim ketua, Dominggus Silaban dan H. Bakri masing-masing menjabat sebagai hakim anggota.