Presiden Jokowi Diminta Berkomitmen Lindungi Hutan
Berita

Presiden Jokowi Diminta Berkomitmen Lindungi Hutan

Dalam 100 hari kerja pada masa jabatan periode kedua (2019-2024), Presiden Jokowi diminta untuk mempertegas komitmennya melindungi hutan, hak masyarakat adat, dan menindak tegas perusak hutan.

Oleh:
Ady Thea DA
Bacaan 2 Menit

 

“Hukum harus ditegakan kepada mereka yang bersalah. Janji menjaga hutan dalam pidato pelantikan nanti akan menjadi penegasan bahwa Presiden Jokowi menjadikan hutan dan lingkungan hidup sebagai prioritas utama,” ujarnya.

 

Leonardo menekankan salah satu hal penting yang harus dilakukan pemerintah yakni membuka data dan informasi pemilik izin konsesi dan petanya. Upaya ini perlu dilakukan agar seluruh masyarakat dapat melakukan pengawasan. Selaku organisasi yang fokus membidangi isu lingkungan hidup, Greenpeace Indonesia akan terus menagih janji Presiden Jokowi untuk menyelesaikan masalah karhutla.

 

Direktur Eksekutif Kemitraan Monica Tanuhandaru mengatakan seluruh masyarakat yang ingin Indonesia maju secara adil, inklusif, dan berkelanjutan, menunggu komitmen tegas Presiden Jokowi terhadap perbaikan tata kelola hutan dan lingkungan hidup. Karhutla dapat dicegah dan diantisipasi dengan kerja bersama antara pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai desa secara cepat tanggap dan penegakan tata kelola.

 

“Praktik-praktik baik, banyak berlangsung di akar rumput dan bisa direplikasi. Kami percaya partisipasi publik, terutama kalangan milenial akan sangat membantu meningkatkan rasa melindungi hutan dan mencegah kebakaran,” kata Monica.

 

Strategic Engagement Director Yayasan Madani Berkelanjutan Nadia Hadad mengatakan komitmen tegas Presiden Jokowi dalam melindungi hutan sangat penting untuk mencapai komitmen iklim Indonesia. "Komitmen iklim Indonesia adalah jangkar berbagai kebijakan korektif terkait perlindungan hutan dan lahan gambut, yang bertumpu pada moratorium hutan, moratorium sawit, restorasi gambut, dan perhutanan sosial,” kata Nadia.

 

Untuk mencapai komitmen iklim, Monica menyebut Presiden Jokowi harus tegas menegakan kebijakan yang melarang penerbitan izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut. Presiden juga harus memimpin percepatan restorasi gambut untuk mencegah kebakaran, mengimplementasikan moratorium sawit secara konsisten, dan memperkuat ambisi iklim agar ekonomi Indonesia lebih tangguh dan dapat mencapai visi Indonesia Negara Maju 2045.

Tags:

Berita Terkait