Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut Presiden telah mengetahui kasus dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping) yang diduga menyasar sejumlah nomor telepon milik pejabat negara hingga tokoh politik. Informasi tersebut diketahui Presiden melalui mekanisme pelaporan pejabat negara dan lembaga terkait.
"Mengenai apakah Presiden tahu peristiwa ini, sebenarnya Presiden tahu bukan karena ada laporan, karena para pejabat-pejabat yang menduduki jabatan penting yang terjadi di negara ini, ya tentu dilaporkan kepada Presiden. Wajib dilaporkan kepada Presiden," ujar Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/11) malam.
Ia menjelaskan, informasi mengenai berbagai peristiwa penting di negara ini disampaikan kepada Presiden melalui sejumlah saluran, mulai dari informasi intelijen, laporan kepolisian, laporan kejaksaan, hingga laporan para menteri di Istana.
Baca Juga:
- Penyadapan Ilegal Terbongkar, YLBHI Desak Polri Usut Aktor Intelektual
- Geger Penyadapan Ilegal Pejabat Negara Hingga Pengusaha, Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka
Terkait penanganan perkara tersebut, Yusril mengatakan kepolisian telah merespons laporan yang diterima dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Setelah menemukan bukti, Kapolri akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada Presiden.
"Dan setelah menemukan bukti, tentu Kapolri akan melapor kepada Presiden, bahwa melapor kepada Presiden dan tentu Presiden memerintahkan untuk ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku," katanya.
Yusril menegaskan pemerintah akan memastikan penegakan hukum dilakukan secara objektif terhadap siapa pun yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
















