Presiden Tahu Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril: Tak Ada Indikasi Makar
Terbaru

Presiden Tahu Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril: Tak Ada Indikasi Makar

Perkara yang tengah ditangani Bareskrim masih berkaitan dengan dugaan tindak pidana penyadapan.

Hanifah Dwi Jayanti
Bacaan 4 Menit
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/11) malam. Foto: HFW
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/11) malam. Foto: HFW

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut Presiden telah mengetahui kasus dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping) yang diduga menyasar sejumlah nomor telepon milik pejabat negara hingga tokoh politik. Informasi tersebut diketahui Presiden melalui mekanisme pelaporan pejabat negara dan lembaga terkait.

"Mengenai apakah Presiden tahu peristiwa ini, sebenarnya Presiden tahu bukan karena ada laporan, karena para pejabat-pejabat yang menduduki jabatan penting yang terjadi di negara ini, ya tentu dilaporkan kepada Presiden. Wajib dilaporkan kepada Presiden," ujar Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/11) malam.

Ia menjelaskan, informasi mengenai berbagai peristiwa penting di negara ini disampaikan kepada Presiden melalui sejumlah saluran, mulai dari informasi intelijen, laporan kepolisian, laporan kejaksaan, hingga laporan para menteri di Istana.

Baca Juga:

Terkait penanganan perkara tersebut, Yusril mengatakan kepolisian telah merespons laporan yang diterima dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Setelah menemukan bukti, Kapolri akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada Presiden.

"Dan setelah menemukan bukti, tentu Kapolri akan melapor kepada Presiden, bahwa melapor kepada Presiden dan tentu Presiden memerintahkan untuk ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku," katanya.

Yusril menegaskan pemerintah akan memastikan penegakan hukum dilakukan secara objektif terhadap siapa pun yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info