Perkembangan regulasi pelindungan data pribadi di Indonesia memasuki babak baru dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP).
Untuk mendukung pemahaman dan kesiapan industri, PT Bank DBS Indonesia bersama kantor hukum Eman Achmad & Co menyelenggarakan acara Privacy Day kedua di DBS Tower, Jakarta, dengan mengusung tema “Membangun Kepercayaan dalam Ekosistem Keuangan Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi”.
Menggandeng Asosiasi Praktisi Pelindungan Data Indonesia (APPDI) dan Financial Industry Data Privacy Network (FINDANET), PT Bank DBS Indonesia berupaya menciptakan wadah untuk bertukar pandangan mengenai penerapan pelindungan data pribadi.
Baca Juga:
- Ahli Sebut Frasa Melawan Hukum UU PDP Berpotensi Mengkriminalisasi Jurnalis, Akademisi dan Pekerja Seni
- Memahami Alur Pemrosesan Data sebagai Langkah Awal Implementasi UU PDP
Dalam sambutannya, Executive Director, Head of Legal PT Bank DBS Indonesia, Asa Estheria Vipana, menegaskan bahwa kepercayaan merupakan aset utama industri keuangan. Di tengah percepatan transformasi digital dan meningkatnya pemanfaatan data pribadi dalam berbagai layanan keuangan, pelindungan data bukan lagi sekadar kewajiban hukum, melainkan bagian integral dari tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab.
“Bagi sektor keuangan, tugas kita bergeser dari memahami aturan menjadi membuktikan kepatuhan. Kita perlu memetakan pemrosesan data, memperkuat dasar pemrosesan, mengelola pihak ketiga dan transfer data lintas negara, serta memastikan kesiapan merespons insiden. Semua itu harus berjalan selaras dengan ketentuan sektoral dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI),” jelasnya pada Rabu (28/10).
Senada dengan hal tersebut, Managing Partner Eman Achmad & Co Law Firm, Eman Ahmad, menyampaikan bahwa pelindungan data pribadi seharusnya dipandang sebagai investasi strategis jangka panjang. Menurutnya, tata kelola data yang baik tidak hanya membantu organisasi mengurangi risiko hukum dan reputasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pelanggan dan memperkuat daya saing bisnis. Ia juga menyoroti pentingnya pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi untuk memberikan kepastian regulasi dan memperkuat pengawasan terhadap implementasi UU 27/2022.
















