Pro Kontra SEMA Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama
Terbaru

Pro Kontra SEMA Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama

Berbagai norma internasional memberi hak dan kebebasan pada laki-laki dan perempuan untuk melakukan pernikahan dan membentuk keluarga tanpa dibatasi agama, etnis, dan status sosial lainnya.

Oleh:
Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit
Ilustrasi
Ilustrasi

Dikabulkanya pencatatan pernikahan beda agama di beberapa pengadilan negeri mendapat sorotan dan kontra sebagian kalangan. Pimpinan Mahkamah Agung (MA) sempat disambangi sejumlah politisi untuk membahas terkait putusan tersebut. Alhasil, MA akhirnya menerbitkan Surat Edaran (SEMA) No.2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Tapi terbitnya SEMA 2/2023 pun menuai kontra dari kalangan pegiat HAM

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menegaskan berbagai norma internasional seperti Deklarasi Universal HAM (DUHAM). Berbagai perjanjian internasional hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan konvensi yang menghapus diskriminasi terhadap perempuan jelas memberikan hak dan kebebasan kepada laki-laki maupun perempuan untuk melakukan pernikahan. Serta membentuk keluarga tanpa dibatasi oleh sekat-sekat agamam etnis, dan status sosial lainnya.

Usman menjelaskan Pasal 16 ayat (1) DUHAM memandatkan “Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga”. Kemudian Pasal 23 ayat (2) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik menyebutkan, “Hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui”.

Mengingat SEMA 2/2023 tidak selaras dengan berbagai norma HAM yang berlaku secara universal Usman mengusulkan aturan internal di kehakiman itu dicabut atau direvisi. “MA sebaiknya mencabut atau merevisi surat edarannya itu,” usul Usman dikonfirmasi, Senin (24/7/2023).

Baca juga:

Selain itu Pasal 2 ayat (1) Kovenan Hak Sipil dan Politik menyatakan “Setiap negara pihak berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lainnya”.

Terpisah, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Yandri Susanto menilai SEMA 2/2023 patut diapresiasi. Keputusan MA dengan menerbitkan SEMA 2/2023 yang notabene menjadi acuan bagi para hakim di pengadilan tingkat pertama dan banding dalam menangani permohonan pencatatan perkawinan beda agama tak lagi ada perdebatan.

“Kita semua berharap, dengan keluarnya putusan tersebut, mulai hari ini dan seterusnya tidak terjadi lagi multi tafsir dari para hakim dan masyarakat terkait perkawinan beda agama,” ujarnya melalui keterangan tertulis pekan lalu.

Sebagaimana diketahui, permohonan pencatatan pernikahan beda agama dikabulkan di PN Jakarta Pusat. Walhasil menuai pro dan kontra di masyarakat. Situasi tersebut menyulut perhatian Yandri dan langsung bergerak menyambangi MA berkonsultasi dengan pimpinan MA terkait perkawinan beda agama.

Baginya putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama bertentangan dengan putusan MK dan Fatwa MUI tahun 2005 yang tegas menolak pernikahan beda agama. Makanya Yandri yang notabene anggota Komisi VIII DPR itu  meminta MA agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut ke depannya dan tidak terjadi penafsiran yang berbeda terkait pernikahan beda agama diperlukan aturan bagi internal hakim.

Perlu diketahui, SEMA 2/2023 memuat dua hal. Pertama, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua, pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Sebelumnya, beberapa pengadilan di Indonesia pernah mengabulkan permohonan pernikahan beda agama dengan bersandar pada UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Kemudian putusan MA No.1400/K/Pdt/1986, dan alasan sosiologis.


Seperti pertengahan 2022 lalu, PN Surabaya mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama pasangan Islam dan Kristen. Dalam putusan-nya hakim memerintahkan dukcapil mencatatkan perkawinan tersebut. Kemudian November 2022, PN  Tangerang, PN Jaksel dan terakhir Juni 2023 PN Jakpus  mengabulkan pencatatan pernikahan beda agama pada Dukcapil.

Tags:

Berita Terkait