Sementara itu, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso justru mengkritik kinerja PPATK. Menurutnya, lembaga itu sudah seperti lembaga politik yang sewaktu-waktu mempublikasikan hasil kerjanya. Padahal, katanya, tugas PPATK menganalisa transaksi rekening mencurigakan, lalu menyerahkan langsung ke aparat penegak hukum.
Politisi Partai Golkar ini juga tak memungkiri kasus korupsi PNS muda adalah cermin buruknya upaya reformasi birokrasi dan program remunerasi di lingkungan birokrasi pemerintahan. Dia meminta pemerintah untuk serius menjalankan upaya perbaikan birokrasi dan mampu mencegah praktik korupsi serupa.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh Mahfud MD mengatakan temuan PPATK tentang PNS muda yang memiliki rekening ratusan miliar alias rekening gendut adalah hal serius. Karena itu, Mahfud meminta aparat hukum mengusut tuntas laporan PPATK itu karena kemungkinan ada pemanfaatan atau penyalahgunaan jabatan.
Terpisah, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menolak jika pemerintah dibilang gagal dalam menjalankan program remunerasi dan reformasi birokrasi. Menurutnya, laporan PPATK tersebut perlu ditinjau kembali, terutama mengenai tempat dan tahun kejadian. Kendati demikian, ia mengakui tindakan moral hazard para PNS di daerah bisa saja terjadi karena kewenangan yang terlalu besar dan pengawasan yang kurang dari atasan.
“Tidak bisa dengan adanya kasus itu, maka reformasi birokrasi dikatakan gagal. Mari kita selidiki dulu. Bahwa ada yang masih seperti itu, maka tugas berat kita untuk mencegah kemudian menindaknya,” tutur Hatta.