Utama

Pungli Layanan Pengadilan Mesti Jadi Perhatian MA

MA mesti mengefektifkan fungsi direktori putusan pengadilan seluruh Indonesia dan memaksimalkan penerapan pembayaran yang terdigitalisasi/terkomputerisasi dengan sistem satu pintu.

Oleh:
Aida Mardatillah
Bacaan 2 Menit
Komisioner Ombudsman Ninik Rahayu saat berbicara dalam diskusi yang digelar MaPPI FHUI di Bakoel Coffie Jakarta, (08/12). Foto: AID
Komisioner Ombudsman Ninik Rahayu saat berbicara dalam diskusi yang digelar MaPPI FHUI di Bakoel Coffie Jakarta, (08/12). Foto: AID

Jelang Hari Anti Korupsi sedunia pada 9 Desember 2017, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) kembali merilis data temuan pungutan liar (pungli/korupsi) dalam layanan publik pengadilan di lima wilayah yakni Medan, Banten, Bandung, Yogyakarta, dan Malang. Ruang lingkup hasil riset layanan publik pengadilan fokus pada administrasi perkara.   

 

Hasilnya, dua jenis layanan publik pengadilan yang sangat rawan terjadinya pungli menyangkut pendaftaran surat kuasa dan perolehan salinan putusan. “Dari 77 narasumber yang kami wawancarai, pungutan liar terhadap layanan pendaftaran surat kuasa dan biaya salinan putusan dilakukan oleh panitera pengganti dan atau panitera muda hukum,” ujar Peneliti MaPPI FHUI Siska Trisia dalam diskusi di Bakoel Coffie Jakarta, (08/12/2017).

 

Dia mengungkapkan modus pungli yang sering digunakan oknum aparat pengadilan. Seperti, menetapkan biaya di luar ketentuan dan tidak dibarengi tanda bukti bayar; tidak menyediakan uang kembalian sebagai imbalan atau uang lelah; memperlama pelayanan jika tidak memberi uang tip atau uang yang diminta.

 

Dari hasil pemetaan di lima daerah itu biaya pungutan surat kuasa berkisar antara Rp10.000 per surat kuasa hingga lebih Rp100.000 per surat kuasa. Sementara untuk mendapatkan salinan putusan biaya dipatok mulai Rp50.000 per putusan hingga lebih Rp500. 000.

 

Tidak hanya MaPPI, dalam beberapa tahun terakhir, Ombudsman RI juga melansir data temuan hampir serupa terkait penyimpangan layanan publik pengadilan (pungli). Misalnya, laporan berkaitan penanganan perkara yang berlarut-larut, praktik pencaloan, penyimpangan prosedur dalam penyerahan salinan putusan dan petikan putusan.

 

Bahkan, menurut catatan Ombudsman pada periode 2014-2015, laporan pungli di pengadilan ini menempati urutan ke-6 terbanyak yang diadukan masuk ke Ombudsman. Misalnya, pada tahun 2014, Ombudsman menerima 240 laporan pengaduan; tahun 2015 Ombudsman menerima 255 laporan pengaduan.

 

“Hasil temuan Ombudsman menunjukan peningkatan angka laporan terkait masalah pelayanan publik di pengadilan. Yang banyak juga berkaitan dengan pungutan liar,” ujar  Komisioner Ombudsman Ninik Rahayu dalam kesempatan yang sama. (Baca juga: Akses Terhadap Salinan Putusan dan Berkas Perkara Jadi “Area Kritis” Pungli di Pengadilan)  

Berita Terkait

Berita Populer

Berita Terbaru

Lihat Semua