“Sekarang penganut kepercayaan itu dianggap sebagai bagian pilihan agama yang legal. Karena itu, putusan MK itu setingkat dengan UU, ya harus kita terima,” kata dia.
Dia menilai pencantuman penganut kepercayaan dalam kolom identitas kependudukan, seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK) sudah tepat. Sebab, pencantuman kolom agama atau kepercayaan dalam pencantuman di kartu identitas kependudukan amat penting. “Pencantuman itu tidak ada masalah. Ya silakan saja, kita tidak boleh mengganggu agama atau kepercayaan orang, itu pilihan pribadi,” katanya.
Selasa (7/11) kemarin, MK memutuskan penghayat kepercayaan tertulis dalam kolom setiap identitas kependudukan sama halnya dengan agama yang diakui di Indonesia melalui pengujian Pasal ayat (1), (2), Pasal 64 ayat (1), (5) UU Adminduk. Bagi MK, pengosongan kolom yang diatur dalam UU Adminduk itu justru tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum yang adil bagi para penganut kepercayaan.
Akibatnya, ketentuan itu menimbulkan ketidakpastian penafsiran, sehingga penganut kepercayaan kesulitan memperoleh KK dan e-KTP. Hal itu tentu menimbulkan kerugian konstitusional yang mestinya tidak boleh terjadi. Untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan, para penganut kepercayaan kini dapat mencantumkan kolom agama di e-KTP (KK) dengan tulisan “penghayat kepercayaan”.
“Tanpa merinci kepercayaan yang dianut dalam KK maupun e-KTP. Begitu juga dengan penganut agama lain,” tutur Hakim Konstitisi Maria Farida Indrati saat membacakan pertimbangan putusan. Baca Juga: Pengkhayat Kepercayaan Persoalkan Pengosongan Kolom Agama
Permohonan ini diajukan oleh Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba, dan Carlim yang merasa dirugikan atas berlakunya kedua pasal tersebut. Alasannya, dengan mengosongkan kolom agama pada e-KTP, pemohon kesulitan dalam memperoleh hak-hak dasar yang dijamin konstitusi. Misalnya, hak memperoleh jaminan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, jaminan sosial.
Tak hanya itu, sulitnya mendapatkan akta kelahiran, kartu keluarga, buku nikah, proses pemakaman, hingga sulitnya diterima di tempat kerja karena kolom agamanya kosong yang berakibat aliran penghayat/kepercayaan dituding tidak beragama (atheis). Pasal 61 ayat (1) dan pasal 64 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan dianggap bertentangan dengan prisip negara hukum dan asas kesamaan warga negara di hadapan hukum. Atas dasar itu, pemohon meminta agar dinyatakan inkonstitusional sepanjang dimaknai frasa kolom agama termasuk juga kolom penghayat kepercayaan dan agama apapun.