Putusan MK Atas UU Cipta Kerja Dinilai Bentuk Kegagalan Menjaga Demokrasi dan Konstitusi
Terbaru

Putusan MK Atas UU Cipta Kerja Dinilai Bentuk Kegagalan Menjaga Demokrasi dan Konstitusi

Menunjukkan MK tidak konsisten terhadap putusannya sendiri yakni putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Ady Thea DA
Bacaan 4 Menit

“Pemerintah sama sekali mengingkari kepentingan rakyat utamanya kaum buruh dan kaum tani yang akan menjadi korban langsung dari berlakunya UU Cipta Kerja,” katanya.

Lima hakim konstitusi

Isnur mencatat 5 hakim konstitusi yang memutus perkara tersebut yakni Anwar Usman (Ipar Presiden Jokowi), Arif Hidayat, Daniel Yusmic, Manahan MP Sitompul ditambah dengan Hakim Guntur Hamzah. Nama terakhir ini diangkat menggantikan Hakim Aswanto yang direcall secara ilegal oleh DPR dan memulai karir hakimnya dengan pelanggaran etik karena kasus pemalsuan frasa putusan.

Kelima hakim itu menurut Isnur unggul suara melawan 4 hakim MK yang sebelumnya mengabulkan permohonan uji formil dalam putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yakni Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Suhartoyo. “Nyatanya, keberpihakan 4 hakim MK ini terhadap UUD 1945 dan rakyat tersebut tak cukup kuat untuk membendung siasat licik para oligarki,” tegas Isnur.

Dari berbagai persoalan itu, Isnur menyebut YLBHI menyatakan sedikitnya 3 hal. Pertama, putusan MK yang mempertahankan UU Cipta Kerja adalah bukti nyata robohnya independensi Mahkamah Konstitusi dan bentuk kongkrit pengkhianatan terhadap prinsip demokrasi dan konstitusi UUD 1945.

Kedua, putusan MK UU Cipta Kerja adalah hasil dari orkestrasi politik “campur tangan” rezim pemerintahan Jokowi terhadap independesi lembaga Yudikatif melalui upaya pelemahan independensi MK yang dilakukan dengan revisi UU MK, pemberian bintang jasa kepada para hakim MK aktif. Serta pemberhentian paksa Hakim Aswanto termasuk konflik kepentingan ketua MK yang kini menjadi ipar Presiden.

Ketiga, menyerukan kepada masyarakat Indonesia untuk terus melakukan perlawanan konstitusional dan jalanan dengan aksi-aksi massa guna membatalkan UU Cipta Kerja maupun peraturan atau Kebijakan Negara yang bertentangan dengan prinsip demokrasi, HAM dan negara hukum.

Tags:

Berita Terkait