Perhatian terhadap peningkatan keamanan dan kelestarian laut juga disampaikan Koordinator Staf Khusus Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Satgas 115), Mas Achmad Santosa. Dia mengatakan dengan penegakkan hukum di laut nasional, maka pemanfaatan sumber daya alam dapat dimaksimalkan.
Dia memperikrakan Indonesia memiliki kekayaan laut sebanyak 4 persen dari total global sebesar US$ 24 triliun. Seharusnya, pemanfaatan kekayaan laut tersebut terhambat akibat pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah laut nasional. “Transhipment berdampak buruk terhadap perikanan hingga HAM (hak asasi manusia). Karena transhipment tidak ada pendataan dari ikan yang ditangkap. Selain itu, ABK (anak buah kapal) juga jauh lebih lama di laut dan menyebabkan terjadinya modern slavery (perbudakan). Ini banyak terjadi di wilayah Timur Indonesia,” kata Santosa.
Karenanya, dia meminta kesadaran pemerintah dan masyarakat mengenai pentingnya keberadaan laut perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum. “Sehingga, laut ini dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat banyak,” harapnya.