Untuk mewujudkan itu semua, kata Julius, pentingnya membentuk tim kerja yang solid dengan perencanaan kerja yang baik, memonitor pemberdayaan dan mensukseskan pekerjaan dilakukan secara benar. Ia mengingatkan tugas dan wewenang Peradi dituangkan dalam Pasal 17 Huruf A-O dalam AD-ART Peradi, hal ini sudah sejalan dengan jabatan pengurus peradi periode 2020-2025.
“Ini semua sudah selaras dengan Putusan MK, dimana DPN Peradi satu-satunya organisasi advokat yang melaksanakan kewenangan advokat sesuai peraturan perundang-undangan. Selamat menjalankan rapat kerja,” kata dia.
Dewan Penasihat DPN Peradi, Thomas E. Tampubolon mengatakan organisasi Peradi ialah organisasi profesi advokat yang sesuai dengan UU Advokat dan harus dijalankan. “Konsekuensinya kita tidak perlu ikut-ikutan pihak lain. Kami berharap ke depan para advokat Peradi betul-betul diakui dan dihormati oleh masyarakat, karena pada akhirnya yang akan diuntungkan tentu masyarakat,” ujarnya.
“Peradi ialah organisasi yang betul-betul ingin mewujudkan advokat yang berkualitas dan berintegritas. Perlahan tapi pasti harus kita wujudkan demi masyarakat pencari keadilan,” ujarnya.
Dewan Pakar DPN Peradi, Dhaniswara K. Harjono mengatakan untuk mewujudkan advokat yang berkualitas, harus professional dan berintegritas dan hal ini menjadi tanggung jawab organisasi. Ia menceritakan ada salah satu anggota DPR yang mengatakan bahwa hanya 1 persen advokat yang "sukses", dan 99 persen tidak lebih dari sekedar makelar kasus. “Ini pernyataan yang menusuk, saya anggap profesi ini yang banyak membantu orang. Tapi, kita jangan emosi namun berkaca untuk ke depannya,” kata dia.
“Pada hari ini, kita harus membuktikan bahwa ucapan itu tidak benar. Profesional dan disiplin harus mulai dari diri sendiri, sehingga kita bisa mendorong adek-adek kita bisa lebih baik lagi. Saat ini sudah saatnya meningkatkan kemampuan bahasa dan kemampuan teknologi. Selamat ber-Raker DPN Peradi,” katanya.