Berita

Ramai-ramai Menolak Perundingan RCEP di Tengah Pandemi

Seharusnya pemerintah menggunakan momentum pandemi untuk melakukan penilaian (asessment) menyeluruh atas draft terkait perjanjian RCEP.

Oleh:
Moch. Dani Pratama Huzaini
Bacaan 2 Menit

“Juga adanya kekhawatiran atas industri lokal dan nasib sektor pertanian khususnya nasib peternak susu akan banjir produk impor yang disampaikan berbagai kelompok masyarakat di India kepada pemerintahnya,” ujar Lutfiyah.

Sementara Arieska Kurniawaty dari Solidaritas Perempuan menegaskan bahwa sepatutnya Pemerintah fokus pada penanganan Covid-19, seperti banyak negara yang berupaya untuk mencari pengobatan dan vaksin untuk Covid-19. Bukan melakukan yang sebaliknya.

“Perjanjian RCEP bisa menghambat akses pada obat dan vaksin yang sangat dibutuhkan masyarakat. Dalam draftnya mengatur perlindungan HKI (hak kekayaan intelektual) yang akan memperkuat monopoli perusahaan farmasi atas obat dan vaksin” ujar Arieska.

Selain itu, Arieska menyoroti RCEP yang meliberalisasi semua sektor. Menurutnya, perjanjian ini berpotensi mendorong fleksibilitas tenaga kerja tanpa upaya perlindungan hak-hak tenaga kerja. Dalam hal ini perempuan yang lebih banyak mengalami tekanan penurunan upah, standar layak kerja maupun perlindungan hak-hak lain.

Kemudian Kartini Samon dari GRAIN mengatakan, di tengah situasi pandemi ini, banyak negara berupaya mengamankan pasokan pangan untuk warga negaranya, dengan melakukan pembatasan sementara perdagangan bahan pangan keluar negaranya. 

Kartini mencontohkan keputusan yang dibuat sejumlah negara ASEAN seperti Vietnam, Myanmar, dan Kamboja untuk menutup ekspor berasnya selama beberapa pekan pada akhir Maret, sementara Thailand memutuskan menutup ekspor telurnya selama satu minggu untuk mencegah kekurangan pasokan dalam negeri. 

“Dimasa pandemik seperti sekarang saat berbagai negara menutup batas-batasnya, pemenuhan produksi pangan di tingkat lokal menjadi sangat diperlukan,” ujar Kartini.

Tags:

Berita Terkait