Salah satu alternatif pendanaan dari luar perusahaan yang dirasa cukup baik dalam meningkatkan skala perusahaan adalah dengan mekanisme penyertaan modal melalui go public atau penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (IPO).
Mengenai ketentuan untuk melakukan go public sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menjelaskan bahwa, IPO adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat yang diatur dalam UU dan aturan pelaksanaannya.
Untuk menjadi perusahaan terbuka, setiap calon emiten harus sudah memenuhi persyaratan dan ketentuan mengenai jumlah minimal kepemilikan saham serta jumlah minimal modal disetor.
Baca Juga:
- 7 “Mantra” Membangun Startup di Tengah Ancaman Krisis Keuangan dan Investasi
- Badai PHK: Perlukah Aturan Khusus Ketenagakerjaan Industri Startup?
Senior Partner Assegaf Hamzah & Partners, Bono Daru Adji, mengemukakan setidaknya ada tiga hal yang menjadi dasar tantangan dan kesiapan sebuah perusahaan startup menuju IPO.
“Ada tiga hal yang menjadi tantangan startup menuju IPO, yaitu pemilihan yurisdiksi, kesiapan struktur internal startup di tahap pra IPO, dan kesiapan peraturan di Indonesia untuk mengakomodasi IPO startup,” jelasnya dalam seminar “Exit Mechanisms for Investors & Startup Companies (IPO vs Acquisition)” pada Selasa, (6/12).
Untuk pemilihan yurisdiksi IPO, perusahaan sudah harus memiliki apakah pelaksanaannya akan dilakukan di Indonesia atau di luar Indonesia. Hal ini dikarenakan keragaman investor besaran nilai IPO dan rencana pendanaan selanjutnya pasca IPO akan mempengaruhi keputusan startup.