Rencana Kenaikan Harga Pertalite, Pembatasan BBM Bersubsidi Perlu Dilakukan
Terbaru

Rencana Kenaikan Harga Pertalite, Pembatasan BBM Bersubsidi Perlu Dilakukan

Dengan menetapkan kendaraan roda dua dan angkutan umum yang berhak mengunakan pertalite dan solar. Kriteria tersebut dapat dimasukkan dalam revisi Perpres 191/2014 sebagai payung hukum.

Oleh:
Rofiq Hidayat
Bacaan 3 Menit

Saat kenaikan pertalite mencapai angka Rp10 ribu per liter, kontribusi terhadap iinflasi diperkirakan mencapai 0,97 persen. Alhasil, inflasi tahun berjalan dapat mencapai 6,2 persen. Baginya, inflasi sebesar itu bakal memperburuk daya beli dan konsumsi masyarakat. Dengan demikian, ujungnya malah menurunkan pertumbuhan ekonomi yang telah mencapai 5,4 persen.

Dia mengingatkan agar momentum pencapaian ekonomi tidak terganggu, pemerintah sebaiknya tidak menaikan harga pertalite dan solar di periode 2022. Alih-alih menaikkan pertalite dan solar, Fahmy menyarankan agar pemerintah fokus pada pembatasan BBM bersubsidi yang sekitar 60% tidak tepat sasaran.

Fahmy menilai strategi memanfaatkan aplikasi MyPertamina tak akan efektif dalam upaya penyaluran BBM bersubsidi pada masyarakat yang berhak. Sebab, selain tak menyelesaikan persoalan tepat sasaran, pengunaan aplikasi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dengan penetapan kriteria mobil 1.500 cc ke bawah yang berhak mengunakan BBM subsidi. Karenanya pemerintah perlu menetapkan kriteria pengguna BBM bersubsidi.

Baginya, pembatasan BBM bersubsidi paling efektif dengan menetapkan kendaraan roda dua dan angkutan umum yang berhak mengunakan pertalite dan solar. Sementara di luar sepeda motor dan kendaraan umum, konsumen mesti menggunakan pertamax ke atas. “Pembatasan itu, selain efektif juga lebih mudah diterapkan di semua SPBU,” usulnya.

Dia pun mendorong pemerintah segera menyediakan payung hukum. Selain itu, mengambil langkah tepat terkait penggunaan BBM bersubsidi. Fahmi menyarankan agar kriteria sepeda motor dan kendaraan umum yang berhak menggunakan BBM bersubsidi agar dimasukkan dalam Perpres No.191 Tahun 2014 sebagai payung hukum.

“Ketimbang hanya melontarkan wacana kenaikkan harga BBM subsidi, pemerintah akan lebih baik segera mengambil keputusan dalam tempo sesingkatnya terkait solusi yang diyakini pemerintah paling tepat tanpa menimbulkan masalah baru,” katanya.

Sebagaimana diketahui, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto berbeda pandangan soal rencana pemerintah menaikan BBM bersuubsidi. Luhut menilai keputusan menaikan BBM bersubsidi bakal diumumkan Presiden Joko Widodo pekan depan. Tapi, Airlangga menilai belum ada keputusan menaikan BBM bersubsidi dalam waktu dekat.

Tags:

Berita Terkait