Keempat, Pasal 165 RUU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 24, Pasal 38, Pasal 39, dan pasal baru antara Pasal 39 dan Pasal 40 serta Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan terkait pengaturan “diskresi” dalam penyelenggaraan pemerintahan seharusnya diatur secara komprehensif.
Tanpa pengaturan komprehensif, Agustin menilai ketentuan ini berpeluang menciptakan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan penyelenggara pemerintahan dan merugikan pihak lain (masyarakat). “Selama ini dalam praktik seringkali atas nama diskresi dapat melakukan tindakan apa saja dengan alasan belum ada hukum yang mengatur,” ujarnya.
Kelima, terkait Pasal 166 RUU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 16, Pasal 250, Pasal 251, Pasal 252, Pasal 300, Pasal 349, Pasal 350, dan disisipkan pasal baru antara Pasal 402 dan Pasal 403 UU Pemerintah Daerah. Pada intinya DPD setuju adanya penetapan norma, prosedur, standar, kriteria, (NPSK) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai upaya memberikan dasar hukum sebagai acuan bersama.
Tapi, DPD menekankan jangan sampai penetapan NPSK menciderai prinsip otonomi daerah. Dalam hal tertentu daerah perlu diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri selain menjalankan amanat yang ditetapkan pemerintah pusat sebagaimana diamanatkan Pasal 18 UUD 1945.
Selain itu, DPD mengingatkan perlunya peningkatan mekanisme executive review yakni fungsi DPD RI dalam melakukan evaluasi dan kajian rancangan perda dan perda. Pembatalan perda harus dilakukan melalui uji materi ke Mahkamah Agung, bukan langsung dibatalkan dengan Perpres. “Perubahan Pasal 251 UU Pemda, dalam RUU Cipta Kerja ini menabrak putusan MK No.56/PUU-XIV/2016,” kritiknya.
Dalam kesempatan yang sama, Dosen STH Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, menilai RUU Cipta Kerja bermasalah sejak awal. Meski RUU Cipta ini merupakan jalan pintas memangkas hambatan dalam kemudahan berusaha, tapi pembahasannya tidak partisipatif. “Jalan pintas yang diambil bukan memberdayakan pemerintah daerah, tapi malah menarik kewenangan pemerintah daerah ke pusat,” ujarnya.
Bivitri mengingatkan penarikan kekuasaan pemerintah daerah ke pusat ini meningkatkan potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang. Dia yakin yang akan memegang kendali adalah orang yang berada di sekeliling Presiden. Hal ini akan menyuburkan praktik oligarki. “Kekuasaan tersentralisasi berpotensi memunculkan kelompok kepentingan di seputar pengambil keputusan. Ini memberi akses oligarki untuk menguasai,” katanya.
Dapatkan artikel bernas yang disajikan secara mendalam dan komprehensif mengenai putusan pengadilan penting, problematika isu dan tren hukum ekslusif yang berdampak pada perkembangan hukum dan bisnis, tanpa gangguan iklan hanya di Premium Stories. Klik di sini!