Terbaru

Risiko Pinjaman Online dan Literasi Konsumen Jadi Tantangan Inklusi Keuangan

Transformasi menuju teknologi digital perlu terus dilakukan untuk memastikan masyarakat, terutama yang paling rentan dan kelompok yang kurang terlayani, masih dapat terus bekerja dengan cara yang sangat produktif dan membantu mendorong upaya pemulihan ekonomi.

Oleh:
Mochamad Januar Rizki
Bacaan 4 Menit
Ilustrasi: HOL
Ilustrasi: HOL

Presidensi G20 Indonesia menjadikan inklusi keuangan sebagai program utama. Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menyelenggarakan seminar internasional bertajuk “Digital Transformation for Financial Inclusion of Women, Youth, and MSMEs to Promote Inclusive Growth” yang digelar secara hybrid di Bali, Indonesia.

Seminar yang menjadi salah satu side event dari Global Partnership for Financial Inclusion Plenary Meeting ke-2 di bawah Presidensi G20 Indonesia ini, untuk mempromosikan diskusi para pemangku kepentingan terkait opsi kebijakan dan program. Selain itu, turut mempromosikan produk dan layanan keuangan untuk mempercepat inklusi keuangan untuk wanita, pemuda, usaha mikro dan kecil-menengah (UMKM), dan penerima bantuan sosial melalui perkembangan teknologi dan pendekatan inovatif lainnya, yang semakin relevan dan penting dalam rangka pemulihan pandemi Covid-19.

UMKM berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja, investasi, dan pembangunan ekonomi. Di Indonesia, UMKM memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian dengan menyediakan 97% lapangan kerja, memiliki share lebih dari 60% PDB, dan lebih dari 60% investasi. Namun, pengembangan UMKM masih menghadapi banyak kendala, termasuk akses terhadap pembiayaan.

Masih terdapat kesenjangan akses pembiayaan bagi UMKM, sebagai contoh porsi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan relatif stagnan di kisaran 18% sejak 2014, jauh di bawah beberapa peer countries yang mencapai sekitar 30% hingga 80%. Pandemi yang terjadi telah memukul UMKM cukup dalam. Dampaknya ialah kerentanan UMKM meningkat, terutama yang dikelola oleh perempuan karena hilangnya pendapatan dan terbatasnya akses keuangan.

Baca Juga:

Sementara itu, perempuan juga berperan penting dalam pembangunan ekonomi. “Kami menyadari bahwa meningkatkan akses perempuan ke layanan keuangan formal tidak hanya akan mengamankan kehidupan keluarga perempuan dengan mengelola uang dan menabung dengan lebih baik untuk kebutuhan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan, tetapi juga memberdayakan diri mereka sendiri dengan terlibat dalam kegiatan bisnis seperti UMKM”, ujar Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya, Selasa (11/5).

Studi dari McKinsey Global Institute menunjukkan bahwa USD12 triliun atau 11% dari PDB global dapat ditambahkan jika semua negara mendorong kesetaraan gender. Lebih lanjut, perempuan yang terlibat di bidang ekonomi dan pasar tenaga kerja, berpotensi memberikan kontribusi sebesar USD28 triliun atau 26% dari PDB dunia pada tahun 2025. Namun, perempuan seringkali sulit untuk mengakses layanan keuangan misalnya karena tidak memiliki identitas pribadi atau aset atas namanya, sehingga tidak memiliki jaminan yang bankable. Selain itu, banyak perempuan yang belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang layanan keuangan formal dan bagaimana mengelolanya.

Sementara pemuda, yang merupakan 16% dari populasi global merupakan kunci dari masa depan suatu negara. Kamu muda akan segera memasuki dunia kerja dan berkontribusi pada perekonomian. Namun, banyak dari mereka dikecualikan secara finansial karena kurangnya dokumen identitas resmi atau memerlukan persetujuan wali yang sah untuk membuka rekening bank, atau bahkan stereotip yang mengaitkan mereka dengan risiko yang lebih tinggi karena memiliki pendapatan yang tidak teratur dan simpanan yang kecil. Dampaknya, mereka sering diabaikan sebagai pelanggan potensial dan tidak ada produk keuangan yang memadai atau dapat diakses untuk memenuhi kebutuhan spesifik mereka.

Di tengah tantangan pandemi, kenaikan harga komoditas, dan pemulihan keuangan global yang masih belum pasti dan terganggu akibat situasi geopolitik, transformasi menuju teknologi digital perlu terus dilakukan untuk memastikan masyarakat, terutama yang paling rentan dan kelompok yang kurang terlayani, masih dapat terus bekerja dengan cara yang sangat produktif dan membantu mendorong upaya pemulihan ekonomi.

Bagi UMKM, pemanfaatan digitalisasi melalui financial technology (fintech) perlu terus didorong. Fintech mendukung UMKM dengan membantu mereka menemukan opsi pembiayaan yang lebih efisien dan mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi penyebaran virus dan menjaga keselamatan. Fintech memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi, membeli, menjual, dan mengonsumsi, dengan kontak fisik yang minimal, dengan menggunakan pembayaran kode QR.

Untuk perempuan, tantangan utama dalam pemanfaatan digitalisasi berasal dari rendahnya keterampilan literasi digital dan rendahnya literasi keuangan, terutama yang bekerja di sektor informal. “Tanpa literasi dan edukasi keuangan, akan sulit untuk membuka rekening, kemudian mengaitkannya atau memberikan implikasi lain atau manfaat positif lainnya bagi mereka.

Itulah mengapa penting untuk meningkatkan literasi digital dan keuangan bagi perempuan untuk membantu mereka mendapatkan akses ke sistem keuangan berbasis digital”, tambah Menkeu. Pengusaha wanita dengan tingkat literasi keuangan yang baik dapat mengelola keuangan pribadi atau rumah tangganya dengan lebih baik dan menuai manfaat dari produk keuangan untuk mengembangkan bisnis dan membangun masa depan yang aman secara finansial sesuai dengan kebutuhan mereka.

Sementara bagi pemuda, diperlukan dorongan untuk meningkatkan akses kelompok ini ke layanan keuangan formal yang memungkinkan mereka berinvestasi dalam pendidikan mereka untuk meningkatkan kemampuan kerja dan perspektif profesional di masa depan. Akses ke layanan keuangan formal juga memungkinkan kaum muda untuk mendapatkan otonomi dalam masyarakat dan menjadi aktor sosial-ekonomi yang aktif di negara mereka. Selain itu, mengakses layanan dan produk keuangan memberikan kesempatan kepada mereka untuk membangun inisiatif kewirausahaan dan memberikan kontribusi pada penciptaan lapangan kerja.

Selain mendorong pemanfaatan fintech, pengawasan terhadap sektor jasa keuangan digital juga diperlukan untuk melindungi konsumen. Banyak jasa keuangan yang menawarkan akses keuangan tetapi kemudian menjadi masalah bagi banyak orang yang meminjam uang dengan tingkat bunga yang berlebihan dan tinggi (pinjaman online) sehinga banyak orang tidak mampu untuk membayarnya kembali. “Teknologi mengubah sistem keuangan. Oleh karena itu, kita sebagai pembuat kebijakan perlu memastikan bahwa perubahan ini aman dan inklusif serta tidak ada yang tertinggal,” lanjut Menkeu.

Dalam seminar ini, hadir berbagai pembicara dari negara – negara dan organisasi internasional yang berbagi pengalaman dan keahlian mereka dalam inklusi keuangan digital. “Saya yakin acara ini pasti akan bermanfaat bagi kita dan strategi kita dalam mencapai target inklusi keuangan dan juga mempromosikan akses ke layanan keuangan bagi kelompok yang paling rentan dan kurang terlayani. Semoga diskusi tidak hanya sampai disini saja, tetapi bisa berlanjut di event-event lainnya, juga di negara dan institusi kita masing-masing”, tutup Menkeu.

Kementerian Keuangan meluncurkan Program UMi pada tahun 2017, yang dikelola oleh Badan Layanan Umum bernama Pusat Investasi Pemerintah. Program UMi dirancang untuk memberikan pinjaman mikro yang dapat dengan mudah dan cepat diakses melalui Lembaga Keuangan Non-Bank. Program ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi usaha mikro, termasuk perempuan, pemuda, maupun usaha rintisan mikro, untuk mendapatkan dukungan keuangan sehingga dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Tags:

Berita Terkait