Terbaru

Rivai Kusumanegara Dukung agar Pasal Penghinaan Presiden Tidak Dihidupkan Lagi

Pada konteks tertib negara hukum, pasal-pasal yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi RI, seharusnya tidak dapat lagi dihidupkan karena telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Oleh:
Tim Publikasi Hukumonline
Bacaan 2 Menit
Ketua Umum IKA FH Usakti, Rivai Kusumanegara, S.H., M.H. Foto: istimewa.
Ketua Umum IKA FH Usakti, Rivai Kusumanegara, S.H., M.H. Foto: istimewa.

Sistem presidensial dan negara demokrasi menempatkan presiden dan wakil presiden pada pusat kekuasaan yang menentukan berjalannya pemerintahan maupun segala bentuk pelayanan publik. Sebagai pusat kekuasaan, presiden maupun wakilnya sudah selayaknya menerima berbagai keluhan, kritik, kekecewaan, atau harapan dari masyarakat. Namun, ruang-ruang penyampaian aspirasi ini dapat terhambat atau setidaknya terbatasi, ketika pasal tentang penghinaan presiden atau wakil presiden dihidupkan kembali. Hal ini telah lama disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti (IKA FH Usakti), Rivai Kusumanegara, S.H., M.H. dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema 'Mengkaji 6 Pasal Krusial dalam Rancangan Kitab UU Hukum Pidana (RKUHP) yang diselenggarakan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Hukum pada Rabu (18/8) silam.

 

Penyampaian aspirasi sendiri dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk yang bertendensi negatif yang bisa saja diartikan sebagai bentuk penghinaan. Rivai menjelaskan, dalam praktik penegakan hukum, pemisahan keduanya cukup sulit dilakukan, apalagi jika penegak hukum memiliki subjektivitas atau pelaku merupakan oposisi kekuasaan.

 

"Dalam negara hukum dan demokratis, keberadaan oposisi adalah penyeimbang yang kehadirannya sebagai checks and balances bagi jalannya roda pemerintahan. Guna menghindari terjadinya kriminalisasi atau kondisi politik yang bernuansa otoriter, maka sebaiknya pasal penghinaan presiden atau wakil presiden ditiadakan," kata Rivai.

 

Delik Fitnah terhadap Presiden

Perlindungan masyarakat dalam menyampaikan keluhan, kritik, kekecewaan, dan harapan terhadap pemegang kekuasaaan telah diatur dalam Pasal 19 DUHAM dengan frasa: ‘dengan cara apa pun dan tidak memandang batas-batas’. Ini artinya, dalam situasi tertentu, penyampaian aspirasi bertendensi negatif dapat dianggap sebagai bentuk penghinaan. Berikut isi ketentuan Pasal 19 DUHAM:

 

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.”

 

Namun, Rivai memandang perlunya perlindungan presiden maupun wakil presiden dari tindakan fitnah. Pasalnya, fitnah merupakan kebohongan yang dapat menimbulkan kesalahan persepsi masyarakat terhadap pemimpinnya. Di sisi lain, teknologi memunculkan risiko penyebaran hoax yang dapat memicu keresahan sosial; sehingga perlu adanya instrumen hukum untuk menindak segala penyebaran fitnah yang ditujukan untuk mengelabui masyarakat dan menyerang kehormatan, harkat, serta martabat presiden maupun wakil presiden.

 

Pada konteks tertib negara hukum, pasal-pasal yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi RI, seharusnya tidak dapat lagi dihidupkan karena telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.  “Sepanjang tidak terjadi perubahan terhadap UUD NRI 1945, maka pasal-pasal yang telah dibatalkan tidak dapat diberlakukan kembali. Adapun hal yang dimungkinkan adalah merumuskan pasal baru yang berbeda dari pasal yang telah dibatalkan, tetapi ditujukan untuk melindungi harkat, martabat, dan kehormatan presiden maupun wakil presiden selaku pemimpin pemerintahan,” Rivai menambahkan.

Tags:

Berita Terkait