Rizky Argama Gantikan Gita sebagai Direktur Eksekutif PSHK
Utama

Rizky Argama Gantikan Gita sebagai Direktur Eksekutif PSHK

Estafet regenerasi berlanjut. Gama juga tercatat sebagai pakar hukum tata negara di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera sejak tahun 2016.

Normand Edwin Elnizar
Bacaan 3 Menit

Hukumonline.com

Para pendiri PSHK hadir melalui telekonferensi video dalam serah terima jabatan Direktur Eksekutif PSHK yang baru.

Gama bergabung dengan PSHK pada 2008. Sebelum resmi menjadi Direktur Eksekutif kemarin, Gama telah menjabat direktur bidang riset dalam dua periode kepengurusan. Selama 15 tahun menjadi peneliti, ia banyak berpengalaman mengelola berbagai penelitian dan asistensi teknis hukum. Ada banyak mitra penelitian mulai dari lembaga negara hingga organisasi nonpemerintah yang Gama dampingi.

Gama tercatat sebagai pakar isu-isu hukum tata negara, terutama reformasi regulasi, perancangan peraturan, dan kebebasan berserikat. Topik khusus yang ditekuninya adalah kebijakan pengendalian tembakau. 

Gelar sarjana hukum Gama diraih dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2007, dilanjutkan gelar Master of Laws dari The University of Melbourne tahun 2014 sebagai awardee beasiswa Australia Development Scholarship. Selain meneliti, Gama aktif sebagai dosen rumpun hukum tata negara. Ia juga menjabat Ketua Bidang Studi Dasar-dasar Ilmu Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera sejak tahun 2016.

“PSHK punya banyak tugas berat untuk dihadapi di masa depan. Saya percaya kita semua mampu bekerja sama,” kata Gama di hadapan para pengurus PSHK dan jajaran pendiri yang hadir.

Gama akan melanjutkan kerja-kerja PSHK dalam mengupayakan pembaruan hukum di sektor legislasi, peradilan, dan kebebasan sipil. Beberapa aktivitas yang telah dijalankan antara lain mengembangkan pelatihan perancangan peraturan, melakukan kajian tentang reformasi regulasi, serta menghasilkan studi kerangka hukum sektor masyarakat sipil.

PSHK berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan yang lebih kondusif bagi ruang gerak masyarakat sipil, melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilu 2024, serta mengawal komitmen pemerintah dan parlemen dalam mewujudkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang terbuka dan partisipatif.

PSHK didirikan oleh Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK) pada tahun 1998. Lembaga think tank ini didirikan oleh kalangan akademisi, advokat, serta mahasiswa hukum. YSHK, melalui PSHK, bermaksud ikut mendorong berbagai upaya reformasi hukum di Indonesia pascareformasi 1998.

Pada tahun 2000, YSHK dan PSHK ikut mendirikan Hukumonline.com sebagai inovasi baru penyedia informasi hukum terlengkap di Indonesia. Inovasi berikutnya pada tahun 2011 YSHK kembali mendirikan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

Tags:

Berita Terkait