Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menghitung ada 21 daerah yang sudah rampung membahas Peraturan Daerah (Perda) tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Namun, materi pembahasan Perda Zonasi itu dinilai lebih banyak merugikan masyarakat sekitar pesisir dan pulau-pulau kecil
Sekjen Kiara Susan Herawati mengatakan Perda Zonasi ini merupakan mandat UU No.1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dari seluruh Perda Zonasi yang diterbitkan itu isinya kebanyakan mengakomodir kepentingan industri. Berbagai proyek pembangunan yang mendominasi Perda Zonasi itu seperti pembangunan infrastruktur dengan cara reklamasi, pertambangan, pariwisata, PLTU batu bara, dan konservasi.
Misalnya, pemerintah provinsi Lampung telah menerbitkan Perda No.1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038. Perda Zonasi itu memberi ruang untuk wisata alam bentang laut sebesar 23.911,12 hektar; wisata alam bawah laut 680,32 hektar; wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil 347,87 hektar; dan wisata olah raga air 912,50 hektar.
Untuk zona pertambangan, Perda Zonasi Provinsi Lampung ini mengalokasikan ruang sebesar 12.585,53 hektar, dan industri seluas 2.549,10 hektar. Tapi ruang yang disediakan untuk pemukiman nelayan hanya 11,66 hektar. “Perda Zonasi didominasi kepentingan industri (korporasi). Pemerintah menutup mata terhadap nasib nelayan kecil dan tradisional yang seharusnya menjadi subjek utama amanat konstitusi,” kata Susan dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (20/6/2019). Baca Juga: Kementerian KKP Tidak Boleh Ada Penambangan di Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil
Minimnya alokasi pemukiman untuk nelayan juga ditemui dalam Perda No.13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2038. Perda ini mengalokasikan 10.094 hektar untuk pariwisata; 188.495 hektar untuk pelabuhan; 100.086 untuk pertambangan; 187.946 hektar untuk kawasan strategis nasional latihan militer. Zona untuk pemukiman nelayan hanya 37 hektar bagi 9.175 keluarga nelayan,” ungkapnya.
Begitu pula dengan Perda No.4 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2038. Alokasi untuk pertambangan 8.909,70 hektar; zona pariwisata 4.971,51 hektar; zona pelabuhan 36.049,28 hektar; konservasi 29.918,80 hektar. Alokasi untuk pemukiman nelayan 106 hektar untuk 7.096 keluarga nelayan.
Susan melihat penataan ruang laut melalui Perda Zonasi ini tidak ditujukan untuk masa depan kehidupan nelayan dan ekosistem pesisir dan laut, tapi ditujukan untuk kepentingan pemilik modal. Hal ini mengakibatkan nelayan sulit mengakses laut karena di kawasan tersebut ada proyek reklamasi, pertambangan, atau pariwisata.