RUU TPKS Disahkan Jadi UU Hingga Harapan Terhadap Anggota Bawaslu-KPU Baru

Apindo mendorong pengusaha membayar THR sesuai aturan, sejumlah pekerjaan rumah DK OJK, ancaman Sanksi Tegas Penggunaan BBM Solar Bersubsidi bagi Industri turut dibahas Hukumonline.

Ketua Panja RUU TPKS Willy Aditya dan Ketua DPR Puan Maharani saat persetujuan RUU TPKS menjadi UU dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Selasa (12/4/2022). Foto: RES

Redaksi Hukumonline menayangkan sejumlah artikel terkait isu hukum setiap harinya. Beragam isu hukum disajikan secara lugas dengan bahasa yang mudah dipahami selalu menghiasi pemberitaan Hukumonline. Untuk Selasa (12/4/2022), Redaksi Hukumonline memilih 5 artikel pilihan yang layak untuk dibaca mulai disahkan RUU TPKS menjadi UU hingga sejumlah harapan terhadap anggota Bawaslu-KPU baru. Yuk, kita simak ringkasannya!

1. Pengesahan RUU TPKS Jadi UU ‘Kado’ Bagi Perempuan Indonesia

Palu sidang dalam rapat paripurna diketukan Ketua DPR Puan Maharani pertanda Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) resmi mendapat persetujuan dari seluruh anggota dewan untuk disahkan menjadi UU. Simak selengkapnya dalam artikel ini!    

2. APINDO Jakarta Dorong Pengusaha Bayar THR Sesuai Aturan

Ketua Bidang Pengupahan dan Jamsos DPP Apindo Jakarta, Nurjaman, mengatakan organisasinya tidak bisa menjamin seluruh pengusaha mampu membayar THR. Tapi Apindo mendorong seluruh pengusaha untuk membayar THR sesuai aturan. Simak selengkapnya dalam artikel ini!

Baca:

• Memastikan Integritas Dokumen Sebagai Bukti dalam Persidangan Elektronik
• Sejumlah Alasan MAKI Praperadilankan Menteri Perdagangan
• 5 Catatan YLKI Terkait Polemik Minyak Goreng

3. Sejumlah Pekerjaan Rumah Menanti DK OJK Terpilih

Sebanyak 7 orang terpilih ditetapkan sebagai DK OJK periode 2022-2027. Ketua Komisi XI Kahar Muzakir mengatakan pengambilan keputusan dari sejumlah calon dengan memilih 7 nama dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat. Simak selengkapnya dalam artikel ini!

4. Ancaman Sanksi Tegas Penggunaan BBM Solar Bersubsidi bagi Industri

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian mengimbau kepada pelaku industri untuk tidak menggunakan BBM subsidi seperti Biosolar dalam proses produksi, pembangkit listrik, atau transportasi angkutnya. Bila dilanggar aka nada sanksi tegas. Simak selengkapnya dalam artikel ini!

5. Sederet Harapan untuk Pimpinan KPU dan Bawaslu yang Baru

Hari ini, Selasa (12/4/2022) dilaksanakan pelantikan anggota baru Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) periode 2022-2027. Ada sejumlah harapan dan tantangan yang bakal dihadapi anggota KPU dan Bawaslu. Simak selengkapnya dalam artikel ini!

Itulah 5 artikel pilihan Redaksi Hukumonline hari ini. Semoga highlight artikel hari ini dapat memberi informasi tambahan bagi Anda. Simak selengkapnya beragam artikel lainnya dalam Berita Hukumonline. Selamat membaca!