Saling 'Senggol' Potensi Kecurangan Pemilu, Ketiga Kubu Disebut Punya Kuasa
Melek Pemilu 2024

Saling 'Senggol' Potensi Kecurangan Pemilu, Ketiga Kubu Disebut Punya Kuasa

Todung Mulya Lubis mengungkapkan beragam kecurangan telah terjadi dan mungkin akan semakin masif jelang waktu pencoblosan. Sedangkan, Habiburokhman menilai setiap kubu paslon memiliki potensi melakukan kecurangan dalam pemilu karena sama-sama memiliki kekuasaan.

CR 29
Bacaan 3 Menit

"Soal potensi kecurangan teorinya kan, yang paling berpotensi curang adalah kekuasaan. Itu Asumsi dasar. Tapi sekarang kan kekuasaan tersebar (di 3 paslon, red) karena di tiga paslon ini ada menterinya dan mereka-mereka ini juga menduduki posisi yang strategis," ucapnya.

Ia menilai setiap kubu paslon memiliki potensi melakukan kecurangan dalam pemilu. Lebih lanjut, Habiburokhman tak ingin melakukan judgment yang prematur untuk itu. Ia juga menyinggung banyaknya laporan terkait kecurangan agar diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ataupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Jadi jangan sampai gara-gara kelakuan oknum, malah kena yang namanya pelanggaran karena terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Apalagi di kubu 01 ada penemu dan ahlinya TSM Mas Bambang Widjojanto," imbuhnya.

The worst election di Indonesia?

Mendapat kesempatan terakhir, Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengungkapkan beragam kecurangan telah terjadi dan mungkin akan semakin masif jelang waktu pencoblosan. Oleh karena itu agar pemilu berjalan dengan fair dirinya meminta semua pihak untuk turut berkoordinasi.

"Netralitas menjadi sangat mahal, bahkan apa yang menjadi bahan publikasi dan presentasi saat ini dibuat tidak dalam keadaan baik-baik saja. Banyak pelanggaran netralitas terjadi setiap harinya dan tidak bisa dipublikasikan oleh media. Celakanya, Pemilu 2024 ini kita dihadapkan dalam pemilu yang paling mencemaskan," ujarnya.

Kecemasan Todung bukan tanpa sebab, arsitektur desain Mahkamah Konstitusi (MK) perlu diuji dan ditata ulang. Mengacu pada putusan MK 2019 terkait TSM, TSM menjadi contoh yang tidak dipertimbangkan sama sekali oleh majelis hakim, "Bila berharap MK akan memenangkan pemohon gugatan pemilu, lupakan saja! dengan segala kecurangan yang terjadi," keluhnya.

Untuk itu, dirinya meyakini bahwa persepsi publik tak bisa dipengaruhi sekalipun 'this year is the worst (paling buruk, red) election di Indonesia'. Lantaran persepsi publik yang menjadi pertaruhannya dalam pilpres kali ini.

"Apakah salah jika cemas dengan pemilu di Indonesia? Tentu tidak, tapi jangan underestimate masyarakat yang tahu hukum, bahwa kejahatan dan kecurangan yang sangat terstruktur, sistematis dan masif (sudah terjadi, red) tersebut. Ini menjadi time bomb yang akan dihadapi saat pilpres dan pasca pilpres nanti," pungkasnya. 

Tags:

Berita Terkait