Satgas Covid-19: Tindak Tegas Pelanggar PPKM Darurat
Terbaru

Satgas Covid-19: Tindak Tegas Pelanggar PPKM Darurat

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan 208 kegiatan penyelidikan terkait penanganan COVID-19 selama lima hari pelaksanaan Operasi Aman Nusa II Lanjutan 3-7 Juli 2021.

Oleh:
M. Agus Yozami
Bacaan 4 Menit

Pada tanggal yang sama, lanjut Ramadhan, juga dilakukan penindakan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) terhadap satu tempat pemancingan di DKI Jakarta yang beroperasi di masa PPKM Darurat.

Berikutnya operasi hari keempat Selasa (6/7), lanjut Ramadhan, jumlah penyelidikan meningkat tajam ada 78 kegiatan, dengan rincian 23 penyelidikan oleh Polda Jawa Barat, 15 penyelidikan oleh Polda Jawa Timur, delapan penyelidikan oleh Polda Banten dan Polda Kalimantan Timur, enam penyelidikan oleh Polda Bali dan Polda Jambi, serta satu penyelidikan masing-masing dilakukan oleh Polda Metro Jaya, Polda NTB, Sulawesi Tenggara dan Maluku.

"Untuk penyidikan pidana juga meningkat jadi tujuh. Empat disidik oleh Polda Metro Jaya, dua Polda Jateng dan satu Polda Banten. Sedangkan Tipiring ada 76 kegiatan, seluruhnya oleh Polda Jawa Barat," tutur Ramadhan.

Di hari kelima Operasi Aman Nusa II Lanjutan Rabu (7/7), kata Ramadhan, jumlah penyelidikan meningkat menjadi 83 penyelidikan, dengan rincian, 17 penyelidikan oleh Polda Bali, 13 penyelidikan oleh Polda Jawa Barat, tujuh penyelidikan masing-masing di Polda Sumatera Utara dan Polda Banten, lima penyelidikan di Polda Metro Jaya, empat penyelidikan di Jawa Tengah, tiga penyelidikan di Jambi, dua penyelidikan masing-masing ada di Polda Kalimantan barat, Sulawesi Tengah, serta satu penyelidikan ada di Polda Jawa Timur dan Polda Papua Barat.

Ada enam penyidikan tidak pidana di tanggal 7 Juli tersebut, empat ditangani oleh Polda Metro Jaya, satu oleh Polda Sumatera Utara dan Polda Jawa Tengah. "Penyidikan tindak pidana ini ada satu tersangka terkait pelanggaran Pasal 215 KUHP UU No. 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit, dijuchtokan dengan Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951, yaitu penghadangan petugas penjemput pasien COVID-19 di Jawa Tengah, oleh tersangka menodongkan senjata tajam," ujar Ramadhan.

Dari hasi penegakan hukum tersebut, kata Ramadhan, dapat disimpulkan bahwa setiap hari jumlah penyelidikan yang dilakukan oleh Polri terus meningkat di sejumlah wilayah. "Kegiatan penyelidikan itu untuk memastikan ketersediaan obat penanganan COVID-19 dan terkait dengan penanganan obat dijual sesuai harga eceran tertinggi (HET), bahwa obat yang dijual tidak melebihi HET," demikian Ramadhan.  

Tags:

Berita Terkait