Gugatan yang diajukan Sawit Watch dengan didukung koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Elsam, Greenpeace Indonesia, Pilnet Indonesia, Perkumpulan Huma, dan Walhi terhadap kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng periode Maret-April 2022 dalam nomor perkara 150/G/TF/2022/PTUN.JKT dinyatakan tidak diterima oleh majelis PTUN Jakarta. Dalam Perkara itu koalisi menggugat Menteri Perdagangan dan Presiden RI.
Majelis yang terdiri dari Budiamin Rodding (Ketua), Novy Dewi Cahyati (anggota), dan Estiningtyas Diana Mandagi (anggota) menerima eksepsi tergugat yang menyatakan objek gugatan tidak termasuk sebagai objek sengketa TUN dan kompetensi absolut. “Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima,” begitu kutipan sebagian amar putusan tertanggal Kamis (15/12/2022) sebagaimana dikutip laman sipp.ptun-jakarta.
Dalam gugatan itu, Sawit Watch meminta majelis untuk menyatakan kegagalan menjamin pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen sesuai dengan UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, sehingga terjadinya kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di seluruh Indonesia pada 16 Maret–30 April 2022 adalah perbuatan melanggar hukum oleh pejabat pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad).
Begitu juga untuk kegagalan dalam menanggulangi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di Indonesia yang mengakibatkan tidak terjangkaunya harga minyak goreng di tingkat konsumen pada 16 Maret–30 April 2022 adalah perbuatan melanggar hukum oleh pejabat pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad).
Dalam gugatannya, Sawit Watch menuntut Menteri Perdagangan dan presiden RI untuk menjamin pasokan dan stabilisasi harga Minyak Goreng untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen bagi seluruh warga Indonesia, serta menjamin untuk minyak goreng itu tidak boleh ada dua harga.
Tim Kuasa Hukum dan Koordinator Pilnet, Andi Mutaqqien, mencatat 3 pertimbangan majelis PTUN Jakarta dalam memutus perkara itu. Pertama, objek gugatan penggugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagai objek sengketa dalam Kompetensi Absolut Tata Usaha Negara (TUN) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf b UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Kedua, objek gugatan tidak termasuk kualifikasi keputusan tata usaha negara yang mencakup tindakan faktual (tindakan Administrasi Pemerintahan). Ketiga, objek gugatan tidak termasuk sebagai objek sengketa tata usaha negara, dan Pengadilan TUN tidak berwenang mengadli perkara (Kompetensi Absolut). Andi menilai putusan ini mengecewakan koalisi karena majelis tidak memeriksa dan menilai pokok perkara.