SE Mendagri, Kepala Daerah Diminta Antisipasi Penyebaran Covid-19 Saat Libur Panjang
Berita

SE Mendagri, Kepala Daerah Diminta Antisipasi Penyebaran Covid-19 Saat Libur Panjang

Para kepala daerah diminta berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait, seperti pengelola tempat wisata.

Oleh:
Fitri Novia Heriani
Bacaan 3 Menit

Rencana Vaksinasi Covid-19

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pengiriman kandidat vaksin dan pelaksanaan vaksinasi tergantung dari hasil uji klinis yang dilakukan masing-masing produsen vaksin.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan memastikan keselamatan dan efektivitas kandidat vaksin tersebut untuk digunakan di Indonesia. Tentunya dengan mengacu pada kaidah ilmiah keilmuan dan etis, sesuai pedoman WHO. 

Pelaksanaan vaksinasinya setelah mendapat perizinan dari BPOM. “Keselamatan jiwa manusia adalah hukum tertinggi. Itu yang kita utamakan,” jelas Airlangga dalam press rilis yang diterima oleh Hukumonline, Kamis (22/10).

Jumlah total kandidat vaksin yang sangat berpotensi untuk dapat disediakan di Indonesia adalah sekitar 300 juta dosis yang diperuntukkan bagi sekitar 160-185 juta orang. Angka ini masih sangat dinamis karena masih dalam tahap finalisasi dan sangat tergantung dari ketersediaan vaksinnya.

Seperti diketahui, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 dan dielaborasi lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). “Metode pengadaaanya perlu dibuatkan regulasi agar tepat sasaran, waktu dan jumlah,” sambungnya. 

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito meminta masyarakat bersabar dan cermat dalam memilah dan menyikapi informasi perkembangan penanganan Covid-19, khususnya masalah vaksin.

"Jadi pemberitahuan aspek vaksinasi yang bersinggungan dengan masyarakat akan didiseminasikan secara transparan, secara bertahap, sehingga jika belum diumumkan secara gamblang oleh pemerintah, maka hal tersebut masih dalam tahap perumusan. Kami ingin memastikan bahwa informasi publik yang disampaikan itu betul-betul akurat," ujar Wiku.

Satgas Penanganan Covid-19 berharap masyarakat tidak berspekulasi terkait uji klinis dan berkembangnya informasi tidak resmi terkait harga vaksin Covid-19.  

Tags:

Berita Terkait