Dia mencatat kenaikan upah minimum di seluruh dunia tidak ada yang di bawah inflasi, kecuali Indonesia. Menurutnya, formula penghitungan upah minimum sebagaimana diaturPP No.36 Tahun 2021 menjadi sebab kenaikan upah minimum tahun 2022 sangat rendah. Variabel yang digunakan antara lain batas atas dan bawah upah minimum dari nilai inflasi wilayah. Berbeda dengan mandatUU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur kenaikan upah minimum berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi.
Berdasarkan laporan Kantor ILO di Indonesia (Jakarta) yang tertuang dalam Tren Tenaga kerja dan Sosial di Indonesia 2014-2015 pada halaman 28 menyebutkan upah merupakan hal penting karena menjadi sumber penghasilan utama bagi keluarga. Di kawasan ASEAN, upah menjadi sumber penghasilan utama bagi 116,9 juta pekerja dan keluarga mereka.
Mengingat semakin banyak orang yang tergantung pada upah sebagai mata pencaharian mereka, maka upah dan daya beli merupakan hal yang sangat penting bagi pekerja sebagai sumber penghasilan dan bagi perekonomian di kawasan ini sebagai sumber permintaan.
Analisa tentang tren secara global menunjukkan bahwa upah yang rendah atau tingkat pertumbuhan upah yang lambat cenderung membatasi konsumsi keluarga, sehingga mengurangi permintaan rata-rata, kecuali bila dampak negatif tersebut diimbangi dengan tingginya nilai investasi atau nilai ekspor secara netto. Karena itu, tren pertumbuhan upah, terutama pertumbuhan upah rata-rata, perlu dipantau secara ketat.
Lebih lanjut, laporan itu menjelaskan di ASEAN upah rata-rata sudah berkembang, tapi masih ada perbedaan besar tingkat upah. Sebagai contoh tahun 2013 Republik Demokratik Laos memiliki upah rata-rata terendah di kawasan ini yakni (119 Dollar AS), sementara di Singapura (3.547 Dollar AS) per bulan. Di antara kedua negara itu ada Kamboja (121 Dollar AS), Indonesia (174 Dollar AS), Vietnam (181 Dollar AS), Filipina (206 Dollar AS), Thailand (357 Dollar AS), dan Malaysia (609 Dollar AS).
“Perbedaan besar dalam hal upah rata-rata antar negara-negara anggota ASEAN ini menunjukkan adanya perbedaan besar dalam hal produktivitas pekerja – nilai tambah per pekerja, atau per jam kerja – serta kemampuan lembaga penetapan upah untuk mendukung perundingan bersama,” begitu sebagian kutipan halaman 28, laporan Kantor ILO di Indonesia tentang Tren Tenaga kerja dan Sosial di Indonesia 2014-2015 yang diakses di laman ilo.org.