Selain mitra kampus untuk double degree, mahasiswa KKI FHUI bisa memilih mengikuti student exchange selama satu semester ke kampus mitra FHUI. “Mereka juga akan diseleksi lagi berdasarkan kemampuan untuk berangkat student exchange ke kampus mitra,” ujarnya. Kampus-kampus mitra untuk program student exchange itu antara lain University of Groningen, Utrecht University, Erasmus University Rotterdam, Leiden University di Belanda, National University of Singapore di Singapura, dan Kobe University di Jepang. Ada juga kegiatan lain untuk international exposure seperti publikasi di jurnal internasional atau kompetisi internasional simulasi peradilan.
KKI FHUI tidak hanya terbuka untuk mahasiswa Indonesia. Tiurma mengatakan ada mahasiswa asing yang mendaftar dari luar negeri untuk studi sarjana hukum di KKI FHUI. Ada juga yang hanya mengikuti program pertukaran mahasiswa. “Biasanya tiap angkatan ada setidaknya satu orang mahasiswa dari Korea Selatan yang mengikuti studi sarjana hukum sampai tuntas di KKI,” katanya.
Namun, ia memberi catatan ada beberapa mata kuliah yang diajarkan tetap dengan bahasa Indonesia demi mendapat pemahaman komprehensif atas Hukum Indonesia. “Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana misalnya dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia,” lanjutnya. Tiurma menyebut ada tiga peminatan yang tersedia di KKI FHUI. Berikut ini daftarnya beserta mata kuliah peminatan yang harus diambil berdasarkan Buku Pedoman Akademik Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
1. Hukum Ekonomi
Hukum Organisasi Perusahaan (wajib), Hukum Perbankan (wajib), Hukum Investasi dan Pasar Modal (wajib), Hukum Surat Berharga, Arbitrase, Hukum Asuransi, Analisis Ekonomi Terhadap Hukum, Aspek-Aspek Hukum dalam Transaksi Keuangan, Akuntasi untuk Ahli Hukum, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Kepailitan, Hukum Perdagangan Internasional, Hukum Koperasi, Hukum Pengangkutan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Jual Beli Perusahaan, Penulisan Hukum, Pendapat Hukum dan Keterampilan Hukum, Hukum Kesehatan.
2. Hukum Perdata Internasional
Hukum Perdata Internasional (wajib), Kapita Selekta Hukum Perdata Internasional (wajib), Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional (wajib), Status Personal dalam Hukum Perdata Internasional Indonesia, Forum yang berwenang dalam Hukum Perdata Internasional, Transaksi Bisnis Internasional.
3. Hukum Internasional Publik
Hukum Laut (wajib), Hukum Perjanjian Internasional (wajib), Hukum Udara dan Angkasa (wajib), Hukum Diplomatik, Hukum Lingkungan Internasional, Arbitrase Investasi Internasional, Hukum Organisasi Internasional dan Regional, Hukum Humaniter Internasional.