Sejumlah dampak jika pemilu 2024 ditunda disinyalir akan menimbulkan beberapa dampak bukan hanya pada partai politik, melainkan juga iklim ketatanegaraan dan iklim usaha. Kabar pemilu yang ditunda tersebut kembali berhembus kencang, setelah Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengumumkan Komisi Pemilihan Umum untuk tidak melanjutkan rangkaian pemilu.
Penundaan pemilu 2024 bertabrakan dengan UUD 1945 karena di dalam undang-undang tersebut, konsep dan definisi sebuah negara yang demokratis tertuang dengan jelas. Adanya berbagai dampak yang terjadi, maka tidak sedikti pihak yang menolak wacana penundaan pemilu 2024 ini.
Baca juga:
- Putusan PN Jakpus Penundaan Pemilu, Menkopolhukam: Kita Harus Lawan Secara Hukum
- KY Dalami Putusan PN Jakarta Pusat Soal Penundaan Pemilu
Berikut sejumlah dampak jika pemilu 2024 ditunda, di antaranya:
1. Berimbas pada kestabilan politik
Pemilu memiliki dasar UUD yang tidak bisa secara serta merta diubah secara tiba-tiba melainkan harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya penundaan pemilu menunjukkan bahwa negara tidak patuh pada hukum yang ada.
Penundaan pemilu akan mengakibatkan kemunduran dan menimbulkan pertanyaan keabsahan demokrasi. Masyarakat yang sudah skeptis, akan semakin skeptis dengan hukum dan demokrasi Indonesia.
2. Bertentangan dengan UUD 1945
Undang-undang secara jelas menyebutkan pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pelaksanaan pemilu lima tahun sekali penting dilakukan agar ada kepastian politik bagi parpol dalam memilih kandidat calon legislatif dan calon presiden.
3. Membahayakan sistem ketatanegaraan
Penundaan pemilu 2024 dinilai akan membahayakan sistem ketatanegaraan Indonesia. Penundaan pemilu yang berdampak pada perpanjangan masa jabatan presiden nantinya akan membuat bangsa Indonesia pada kembali merasakan tahun 1945 hingga tahun 1960, di mana eksekutif menjadi pusat kekuasaan.
4. Memunculkan dilema di beberapa lembaga
Penundaan pemilu nantinya akan memunculkan dilema lembaga yang berwenang menetapkan dan mengesahkan perpanjangan masa jabatan presiden. Hal ini dikarenakan semua lembaga negara yang dipilih melalui pemilu sudah berakhir masa jabatannya pada 2024, sehingga akan terjadi kekosongan pemerintahan.
5. Merusak ekonomi negara
Para stakeholder yang berperan dalam roda ekonomi negara akan melihat betapa mudahnya pemerintah untuk mengubah UUD yang dibuat akibat penundaan pemilu. Akibatnya akan banyak menimbulkan keraguan bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia. Hal ini disinyalir akan menjadi efek domino dari berkurangnya pemasukan negara dan justru memperburuk perekonomian negara.