Sejumlah Kasus Korupsi Menjerat BPK: Butuh Perbaikan Serius!
Utama

Sejumlah Kasus Korupsi Menjerat BPK: Butuh Perbaikan Serius!

Mekanisme pemilihan anggota BPK masih kental berafiliasi dengan kepentingan partai politik. Keharusan dilakukan perbaikan secara serius mekanisme pemilihan anggota BPK di DPR.

Mochamad Januar Rizki
Bacaan 3 Menit
Ilustrasi
Ilustrasi

Kasus-kasus korupsi yang menyeret personil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari pimpinan hingga auditor perlu mendapat perhatian serius pemerintah. Pasalnya, BPK sebagai instansi negara memiliki kewenangan besar dalam memeriksa laporan keuangan suatu lembaga negara untuk menemukan berbagai pelanggaran termasuk korupsi.

Sayangnya, BPK melalui laporannya yang diharapkan menjadi perwakilan rakyat menemukan berbagai pelanggaran tersebut, justru turut terjerat pada berbagai kasus korupsi. Misalnya, kasus korupsi eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo yang dalam persidangan terungkap keterlibatan peran dua auditor BPK yang meminta uang Rp12 miliar demi ’memoles’ laporan keuangan menjadi predikat ’Wajar Tanpa Pengecualian’ (WTP). Lalu, ada juga kasus pimpinan BPK, Achsanul Kosasih, dalam kasus korupsi menara BTS yang diduga Kejaksaan Agung menerima uang Rp 40 miliar.

Sebelumnya, terdapat berbagai kasus lain yang sudah menjerat personil BPK, misalnya Anggota IV BPK, Rizal Djalil (2019) yang menerima uang SGD 100 ribu pada kasus suap proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Lalu, ada juga kasus 2017 yang melibatkan auditor BPK, Ali Sadli dan pejabat Eselon 1 BPK, Rochmadi Saptogiri dalam kasus suap pemberian opini WTP dalam laporan keuangan Kementerian Desa Tahun Anggaran 2016.

Menanggapi kondisi tersebut, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Diky Anandya memandang berbagai kasus korupsi yang melibatkan BPK ini menandakan belum ada perbaikan serius terhadap BPK. Dia memberi perhatian khusus pada proses audit oleh auditor BPK yang rentan terhadap suap.

“Permasalahan yang terus berulang ini menandakan belum ada perbaikan serius dalam BPK,” ujar Diky kepada Hukumonline, Jum'at (17/5/2024).

Baca juga:

Dia khawatir kasus korupsi yang melibatkan personil BPK seperti fenomena puncak gunung es dan terdapat berbagai kasus lain belum terendus aparat penegak hukum. ICW menurut Dicky, melihat kinerja BPK dalam menjalankan proses audit oleh para auditornya rentan diperjual belikan.

Tags:

Berita Terkait