Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Beleid yang ditetapkan 12 Juni 2019 itu menyebut Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, menggunakan kode referensi, dan data induk.
Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono, mengatakan data statistik kriminal sangat dibutuhkan sebagai bagian dari Satu Data Indonesia. Dia menyebut setidaknya 2 hal urgensi dibentuknya data statistik kriminal. Pertama, data statistik kriminal yang valid, reliable, dan sustainable akan bermanfaat bagi berbagai pihak. Data tersebut akan menjadi salah satu tolok ukur dan acuan dalam menilai tingkat keamanan suatu wilayah.
Kedua, aspek keamanan merupakan salah satu faktor penting bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan. Melansir laporan Bappenas terkait kemanan investasi Indonesia tahun 2016 menyatakan kondisi keamanan yang baik akan menciptakan iklim investasi yang baik.
“Mendorong agar investor tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Ini urgensi kenapa kita akan mewujudkan satu data statistik kriminal,” kata Ateng Hartono dalam webinar bertajuk “Kolaborasi Bersama Menuju Satu Data Statistik Kriminal Indonesia”, Rabu (8/9/2021).
Ateng mengatakan ada banyak tantangan untuk mewujudkan satu data statistik kriminal, setidaknya ada 3 hal. Pertama, standar dan klasifikasi data yang berbeda antar instansi produsen data statistik kriminal. Tapi untungnya saat ini ada klasifikasi internasional terkait statistik kriminal yakni International Classification of Crime for Statistical Purpose (ICCS) yang digunakan oleh PBB (UNSC).
“Klasifikasi tersebut menjadi acuan untuk mewujudkan satu data statistik kriminal,” terangnya.
Kedua, dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yaitu goals 16 terkait dengan perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat. Tapi masih ada indikator global SDGs terkait keamanan yang belum tersedia. Ketiga, United Nations Survey of Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems yang memerlukan 124 indikator, tapi Indonesia hanya sanggup mengisi lengkap 48 indikator.
Ateng juga memaparkan ada 5 upaya yang dilakukan BPS untuk mewujudkan satu data statistik kriminal. Pertama, melengkapi data registrasi dengan data berbasis survei melalui kegiatan yang rutin dilakukan yakni Susenas Kor (blok kriminalitas), Podes (keamanan wilayah), dan modul Hansos (rasa aman masyarakat). Tahun 2021, BPS telah melaksanakan victimization survey yang intinya tentang bagaimana korban dari aspek keamanan.